Jakarta, Kabariku— Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1/2026).
Kedatangannya itu, untuk melakukan diskusi terkait tarif resiprokal Amerika Serikat dan rencana impor energi oleh PT Pertamina.
Yuliot menjelaskan bahwa dalam diskusi tersebut, KPK meminta Kementerian ESDM menyiapkan standar produk impor guna memitigasi potensi kebocoran dan penyimpangan pelaksanaan.
“Makanya ada kita konsultasi dengan KPK, sehingga ada mitigasi di situ terhadap adanya kebocoran atau pelaksanaan yang tidak tepat,” ujar Yuliot kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, poin utama yang disampaikan KPK kepada ESDM adalah perlunya pengaturan yang lebih detail pada aspek standarisasi produk impor energi.
“Kalau dari Kementerian ESDM diminta untuk bagaimana menetapkan standar untuk produk dari impor,” sambungnya.
Dalam kunjungan tersebut, Yuliot hadir bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. Ketiganya datang sejak siang untuk membahas sejumlah isu teknis terkait perdagangan internasional dan pencegahan risiko korupsi.
Airlangga mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan pembelian energi oleh Pertamina dari Amerika Serikat serta pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia.
“Kami sedang mempersiapkan Perpres dan Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait risk assessment-nya. Masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi Perpres yang sedang dibuat,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, masukan KPK tidak berfokus pada nilai risiko, melainkan pada mekanisme pengaturan agar lebih transparan dan minim penyimpangan.
“Mengenai mekanismenya saja,” pungkasnya.
Discussion about this post