Senator ARK Kritik Ketergantungan Papua Barat Daya pada Dana Pusat

Sorong, Kabariku – Senator Agustinus Robianus Kambuaya atau ARK melontarkan kritik terhadap pola pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilainya masih terlalu bergantung pada transfer pusat. Dalam pandangannya, dinamika efisiensi anggaran saat ini seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.

“Selama ini pemerintah daerah terlalu bergantung dan menengadah ke atas, mengharapkan belas kasihan transfer,” ujar ARK dalam keterangan resminya Rabu (19/11).

Menurut dia, prinsip dasar otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat.

ARK menekankan bahwa kemandirian fiskal bukan sekadar jargon birokrasi. Ia merujuk pada kemampuan daerah menutup belanja rutin hingga pembangunan lewat pendapatan yang bersumber dari kekuatan ekonomi lokal. Dengan pendapatan mandiri, pemerintah daerah dapat merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan konkret masyarakat, bukan sekadar mengikuti pola pusat.

Senator muda itu menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil dan bertumbuh. Ia menyebut komponen PAD seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, hingga retribusi layanan publik sebagai sumber pendapatan yang harus dikelola lebih serius. Potensi pariwisata Papua Barat Daya, katanya, dapat menjadi penopang PAD bila dioptimalkan secara konsisten.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ARK meminta pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan pada sektor produktif yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. “Menuntut pemerintah pusat menambah anggaran tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi sama dengan menipu diri, menipu rakyat, dan menipu pemerintah pusat,” ucapnya.

ARK kemudian menyinggung sejumlah daerah yang berhasil keluar dari ketergantungan struktural. Ia mencontohkan Maluku Utara yang mendorong UMKM rempah dan ekspor kelapa, serta Jawa Timur yang memperkuat basis pendapatan dari peternakan dan pertanian. Menurut dia, Papua Barat Daya memiliki peluang serupa jika berani mengambil langkah strategis jangka panjang.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan program ekonomi konkret untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas inflasi. Belanja akhir tahun, katanya, seharusnya diarahkan untuk memperkuat sirkulasi uang di masyarakat dan memberi dampak langsung pada aktivitas ekonomi./ Bemby