Mardiono Resmi Pimpin PPP 2025–2030 Lewat Aklamasi di Tengah Ricuh Muktamar

Jakarta, Kabariku – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum definitif periode 2025–2030 dalam Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Keputusan aklamasi ini diambil meski forum diwarnai kericuhan yang menyebabkan beberapa peserta mengalami luka.

Mardiono menjelaskan, langkah aklamasi dilakukan demi menyelamatkan jalannya Muktamar yang dianggap sudah berada dalam kondisi darurat. Ia menyebut sejumlah kader mengalami luka di bagian kepala dan bibir akibat kericuhan dan telah dilarikan ke rumah sakit.

“Ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Dalam demokrasi tidak boleh diciderai oleh hal-hal yang tidak konstitusional,” ujarnya melansir dari Antara.

Ia menegaskan keputusan Pimpinan Sidang dan Panitia Pelaksana mempercepat pemilihan ketua umum sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dari total peserta, sekitar 80 persen menyatakan setuju agar pemilihan dilakukan secara aklamasi.

Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan keputusan diambil setelah mendapat persetujuan peserta. “Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu,” katanya.

Amir menambahkan, dinamika sempat berlangsung sengit pada pembahasan tata tertib, namun keputusan final diambil sebelum kericuhan kembali terjadi. Ia menyebut 30 ketua DPW hadir dan menyatakan dukungan.

Sementara itu, Mardiono menegaskan dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses. Dorongan untuk kembali memimpin partai datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) maupun Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil).

“Kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya,” kata Mardiono.

Terkait kericuhan, ia memastikan akan ada penyelidikan lebih lanjut. “Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Kami sudah tahu sejak dua minggu terakhir ada kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal mengambil alih secara paksa,” ucapnya.

Dalam Muktamar X, PPP juga membentuk formatur yang terdiri dari lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP untuk mendampingi Mardiono menyusun struktur kepengurusan. Agenda akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9).

PPP yang berdiri sejak 1973 tetap mempertahankan AD/ART tanpa perubahan dalam setiap Muktamar, termasuk dalam forum yang ke-10 kali ini.***