IPW Apresiasi Langkah Cepat Kapolri Wujudkan Sikap Politik Negara dalam Asta Cita ke-7

Jakarta, Kabariku- Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan sikap politik negara dalam Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan judi Online, Narkoba dan Korupsi.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Perintah tegas dan jelas Presiden Prabowo pada Asta Cita tersebut, telah diwujudkan Institusi Polri dengan diungkapnya Website Slot8278 dan juga pengungkapan serta penindakan kasus-kasus narkoba.

Dalam membongkar perjudian, telah ditangkap 6 orang WNI dan 1 WNA  serta menyita uang senilai Rp 70 Miliar.

Sedangkan pada narkoba telah diusut sebanyak 80 perkara pada kurun September-Oktober 2024, yang diantaranya merupakan tiga jaringan narkoba internasional.

Muncul harapan baru bagi publik terkait Konperensi Pers Mabes Polri pada Sabtu (2 Nopember 2024) yang dipimpin oleh Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri dan Direktur Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji atas keberhasilan Direktorat Siber (Ditsiber) Bareskrim Polri mengungkap kasus judi online (judol) slot8278.

Pengungkapan kasus judol tersebut dengan menangkap 6 tersangka WNI dan 1 Warga negara China dengan menyita uang sebesar 70 Miliar, dimana 1 WNA (China ) lain, sempat keluar Indonesia sebelum ditangkap.

“Perintah tegas dan jelas Presiden Prabowo pada Asta Cita tersebut, telah diwujudkan Institusi Polri dengan diungkapnya Website Slot8278 dan juga pengungkapan serta penindakan kasus-kasus narkoba,” ungkap Sugeng dalam keterangannya diterima Minggu (03/11/2024).

Dalam membongkar perjudian, telah ditangkap 6 orang WNI dan 1 WNA  serta menyita uang senilai Rp 70 Miliar. Sedangkan pada narkoba telah diusut sebanyak 80 perkara pada kurun September-Oktober 2024, yang diantaranya merupakan tiga jaringan narkoba internasional.

IPW juga mendorong institusi Polri terkait deposit judol sebesar Rp 10 ribu yang diselenggarakan oleh slot8278 yang diotaki oleh WNA China itu perlu didalami motifnya.

Karena, menurutnya, dengan deposit Rp 10 ribu maka pangsa pasar judi yang disasar adalah kelompok anak-anak sekolah dan juga kelompok masyarakat bawah yang bisa dirusak mentalnya serta dapat destruktif terhadap ekonomi masyarakat bawah.

“Sehingga patut dicurigai bandar judi online dari China ini bukan sekedar motif ekonomi tetapi memiliki motif politik melemahkan ketahanan mental dan ekonomi rakyat bawah seperti halnya peredaran narkoba,” ucapnya.

IPW mendapatkan informasi dari mantan bandar judi online bahwa dikalangan pengusaha judi online saat ini, mereka sedang membicarakan batas bawah deposit judi online dengan nilai minimal Rp1 juta.

Hal itu bertujuan agar para pemain judi online akan tersaring dari orang kelompok menengah keatas saja. Bukan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan anak-anak.

“Apakah rencana ini terlaksana atau belum? sangat perlu didalami dan dipantau oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Yang pasti, dari penawaran website judi online dengan pemasangan deposit sebesar 50 ribu rupiah masih masif beredar,” bebr Sugeng.

“Oleh sebab itu, pemerintah perlu melihat potensi judi online dan narkoba sebagai Proxy war dari negara lain,” imbuhnya.

Bahkan, pengungkapan dan penindakan kasus judi online oleh Polda Metro Jaya yang secara mengejutkan membuka pada publik selama ini tentang isu adanya keterlibatan oknum Kementerian Komunikasi dan Informasi era sebelumnya.

“Ternyata terbukti benar dengan ditangkapnya 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi Digital yang melindungi 1000 situs judi,” ucap Sugeng.

Selain itu ditingkat Polres Sukabumi telah menangkap juga tik toker Gunawan Sadbor yang dituduh mempromosikan judi online melalui akun @satbor89.  

IPW mengingatkan terkait pemberantasan judi online dengan Kepres 21 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh Presiden ke-7, Joko Widodo yang hingga berakhirnya masa jabatan 20 oktober 2024 tidak terdengar pertanggungjawaban ke publik terkait kinerja Satgas pemberantasan judol tersebut.

Padahal dalam Kepres No. 21 itu ditugaskan semua Kementerian dan juga instansi penegak hukum  yang berkaitan dengan pencegahan dan tindakan penegakan dan pemberantasan judi online agar setiap tiga bulan melaporkan pada Presiden dan Satgas akan berakhir tugasnya pada Desember 2024.

Oleh karenanya, IPW mendesak agar pemerintah Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Satgas pemberantasan Judi online Kepres 21 tahun 2024 sebelum berakhirnya masa tugas Satgas pada Desember 2024.

“Apalagi, telah terungkap adanya 11 orang di kementerian Komdigi ditangkap karena diduga melindungi dan memelihara operasi 1000 situs judi online,” bebernya.

IPW juga mengingatkan dan mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mewujudkan asta cita ke-7 Presiden Prabowo, untuk melakukan kembali reformasi kultural, struktural dan instrumental untuk dapat sejalan dan menopang amanat politik Presiden Prabowo.

“Dalam pidato-pidato dan amanat politil Presiden Prabowo yang secara tegas dan lugas menyatakan akan membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan menghadirkan keadilan hukum dan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Sugeng.***

Red/K.101