Palembang, Kabariku– Unjuk rasa didepan kantor Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) provinsi Sumatera selatan, pada hari Rabu (19/10/2022).
Massa aksi mempertanyakan amdal dan pertek lalin dari proyek revitalisasi danau opi dengan anggaran 18 Miliar yang dikerjakan oleh PT Cahaya Sriwijaya Abadi.
Koordinator aksi (Korak) Rinaldi Davinci menyampaikan bahwa kolam retensi Danau Opi tersebut tidak berkeadilan bagi masyarakat di Jakabaring.
“Karena adanya truk truk yang lalu lalang di sekitar danau opi masih meninggalkan sisa sisa tanah dijalan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang lalu lalang lewat dari danau opi tersebut,” ujar Rinaldi.
Sementara itu Koordinator lapangan (Korlap) Mus mengatakan, akses manfaat untuk masyarakat di sekitar kolam retensi danau opi tidak tepat sasaran.
“Padahal 2 (dua) kelurahan tuan kentang dan 5 ulu yang berjumlah lebih kurang 37ribu jiwa yang sangat membutuhkan kolam retensi akibat adanya banjir di kelurahan tersebut setiap curah hujan tinggi,” katanya.
Ditegaskannya, Massa aksi tidak mau dijawab oleh pihak PSDA dalam aksinya.
“Jika tidak ada penindakan dari pihak dinas PSDA maka massa aksi mendesak akan menutup kegiatan revitalisasi kolam retensi danau opi tersebut,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru memastikan progres pembangunan kolam retensi tersebut on the track, Herman Deru meninjau langsung lokasi pembangunan kolam retensi di Danau Opi, pada Rabu (12/10/2022).
Herman Deru menegaskan, progres pengembangan danau di Jakabaring ini menjawab pesoalan banjir yang disebabkan karena cuaca exstrem, oleh sebab itu Pemprov Sumsel mempeluas kapasitas.
Untuk di seberang ulu, pihaknya akan memfokuskan di kawasan Jakabaring, untuk menata perbaikan sistem drainase penampungan air, agar dapat menampung secara menyeluruh.
Diakui Herman Deru, melalui data yang Ia terima melalui BMKG peningkatan curah hujan di Kota Palembang akan berpeluang menjadi lebih besar hingga di atas 80 persen, atau dengan ketebalan lebih dari 200 mm pada bulan Oktober bahkan hingga November.
Menurutnya, usaha yang telah dilakukan Pemprov Sumsel dan instansi terkait akan sia-sia apabila tidak diimbangi perilaku masyarakat.
Dengan tegas Herman Deru menghimbau, untuk aparat yang berwenang di Kota Palembang untuk memberikan bimbingan dan pengawasan bagi penimbunan yang ada di Kota Palembang.***
Red/K.000
Discussion about this post