Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia Gelar Renungan Hari Sumpah Pemuda ke 93

JAKARTA, Kabariku- Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, menggelar diskusi bertajuk Renungan Hari Sumpah Pemuda ke-93, di Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 pada Kamis (28/10/2021).

Diskusi terbatas itu melahirkan resolusi membangun kembali Indonesia dalam terpuruknya kesakralan makna Sumpah Pemuda.

Pada acara tersebut hadir tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan, hadir juga filsuf, akademisi, Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Refly Harun, ekonom senior Faisal Basri.

Hadir pula Ferry Juliantono, eks anggota DPR RI Akbar Faizal, Juru Bicara Kepresidenan Era Gus Dur Adhie Massardi, artis yang juga politisi Raslinna Rasidin, pengamat kebijakan publik Said Didu, Aktivis 98 Andrianto, beserta puluhan tokoh dan aktivis lainnya.

“Diskusi ini untuk membangun kembali tentang Indonesia yang dulu dengan Sumpah Pemuda, membangun semangat untuk bersama mencapai tujuan kepentingan bangsa untuk semua rakyat Indonesia,” kata Ferry Juliantono kepada keterangannya, Kamis (28/10/2021) malam.

Ferry menuturkan, bahwa yang terjadi saat ini justru kepentingan menuju kepentingan bangsa hanya dimiliki oleh segelintir pihak.

“Sebagai pimpinan dekopin saya merasa dukungan Negara kurang signifikan dengan gerakan koperasi, bahkan rata rata perekonomian kita lebih dominan dikuasai oleh kaputalisme bukan ekonomi Pancasila,” ujarnya.

Sumpah pemuda ini kesempatan kita untuk bersatu atas keaneragaman, harapannya hari ini, “Kita tegakkan semua untuk semua, bukan semua tidak untuk semua,” imbuhnya.

Kepentingan yang Ferry sebut dengan sebuah oligarki. Namun dari diskusi ditemukan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak semua.

“Hanya untuk segelintir orang saja memanfaatkan bangsa ini, dengan apa yang kita sebut dengan oligarki. Salah satu resolusi yang lahir dalam diskusi ini adalah untuk melawan oligarki ini, sehingga kembali pada Indonesia semua untuk Indonesia,” jelasnya.

Ferry menjelaskan, resolusi dalam rangka menjaga kepentingan nasional. Sehingga diminta pemerintah untuk kembali dalam posisi mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

“Yang terjadi saat ini bagaimana terlalu subjektif, sebut saja terlalu memihak pada kepentingan Tiongkok. Sehingga menimbulkan konsekuensi negatif bagi negara, seperti mengganggu kehormatan dan kedaulatan bangsa kita”.

“Kedua konsekuensi yang diterima dan dirasakan masyarakat Indonesia. Banyak pertambangan yang kemudian sekarang diambil alih oleh swasta, dan perusahaan yang diuntungkan oleh garis kebijakan progejing ini,” imbuhnya.

Senada disampaikan Rocky Gerung, Ini adalah pertemuan untuk menghasilkan ulang Indonesia, hsto sekejen PDI-P akan berencana memberikan biaya kuliah gratis untuk penelitian tentang perbandingan antara pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi.

“Masa depan Indonesia, kita ingin kesetaraan warga Negara tetapi hari ini Presiden Jokowi gagal menjaga itu,” cetusnya.

Menurut Bung Rocky, Pemuda pejuang 1908 sampai dengan sekarang masih memiliki sifat feodalisme. Ia mencontohkan, banyak pemuda pimpinan yang memohon ke anak Presiden untuk tidak dicopot di kabinet,
“Ini adalah bukti nyata sifat feodalisme yang mengakar pada pemuda bangsa kita,” katanya.

Melalui Pemilu, kata Bung Rocky, kita berkeinginan untuk merubah Indonesia. “Tetapi nyatanya itu hanya mengganti roda pemerintahan tidak merubah apapun dalam negri kita,” ujarnya.

“Dengan mengaju pada history kita berharap Indonesia bisa diperbaiki di tahun 2024 nanti. Negara kita itu tidak boleh di pimpin oleh orang yang pengetahuanya dibawah gorong gorong,” tandasnya.

Pada sesi lain, Syahganda Nainggolan, mengatakan Imajinasi Indonesia harus lepas dari oligarki.

Menurutnya, Kapitaslisme adalah peradaban yg paling jahat, contohnya di asutralia banyak warga negaranya yang dibunuh oleh kapitalsme.

“Feodalisme yang paling kejam adalah feodalisme orang jawa karena jika bapaknya jadi presiden dia akan berfikir bagaimana anaknya bisa jadi presiden,” ujarnya.

“Harapan saya resolusi untuk kita adalah oligarki harus dihentikan, pemerintah Jokowi adalah pemerintah yg paling bobrok karena hanya bisa mengangkat 10 % kemiskinan di Indonesia,” bebernya.

Syahganda menyebut, “Pemerintah Indonesia sekarang ini disebut kompetitif otorian, yang artinya hampir sama dengan pemerintah soeharto yaitu otoritas”.

Indonesia adalah Negara maritime jadi bisa disebut juga dengan Negara yang siap bersaing.
“Tetapi nyatanya jkw hari ini beda dengan arti dari maritime tdk adan persaingan bahkan anti persaingan yang ada cuman rente atau kapitalisme,” demikain disampaikan Faisal Basri.

Ia menjelaskan, 52 % warga Negara Indonesia itu insecure, atau tidak aman karena selalu bingung hidup kedepannya sampai berfikir besok akan makan apa.

“Banyak pimpinan yang oligarki contohnya staf eksekutif yang menjdi Kadin bahkan ada DPD RI yang jadi Kadin jadi dalam hal ini mereka punya kekuatan besar untuk mengeruk keuntungan yang sangat besar dalam hal ini,” ungkapnya.

Indonesia akan menjadi tuan rumah J20, jelas Faisal Basri, tapi Indonesia adalah Negara termiskin no 2 di dunia jadi perlu modal besar dalam hal ini.

“Maka dari itu tugas kita adalah untuk membuat lingkungan kita tidak rusak oleh oligarki ini karena sangat bahaya bagi Negara kita STOP OLIGARKI !!!” cetusnya.

Sementara Said Didu mengatakan, BUMN terancam akan minim apalagi nanti sector tambang dilelang akan membuka ruang untuk swasta menguasai SDA Negara ini

“Saya merasa ternyata berat jd warga Negara ini, karena pejabat harus bsa menerima kritik jadi kalau pemimpin tdk menerima kritik mereka adalah sangat bodoh,” kata Said Didu.

Akbar Faisal, pada kesempatan itu mengatakan, Ada 2 cara melihat bangsa kedepan;
Pertama, adalah menjaga niat baik untun bangsa kita,
Kedua, menjaga generasi bangsa agar tidak oligarki.

“Berbicara oligarki banyak DPR RI yang tercipta oleh proses oligarki ini,” ujarnya.

“Menurut saya harus kita harus dating kritisi langsung ke DPR RI agar langsung bsa berargumen ke sumber msaalah kita adu data dengan DPR RI yang dalam hal ini tahu tentang masalah tersebut,” ungkapnya.

Refli Harun menyampaikan, “Melihat sekarang seperti saya kalau mengkritisi pemerintah pemikiran kita apakah saya akan ditangkap hari kedepan jadi tidak sehat Negara kalau seperti ini”.

Pergantian pimpinan negara itu, menurutnya, ada 2 cara yaitu Pemilu yang diadakan selama 5 tahun sekali dan Pemilu luar biasa yang bisa diadakan kapan saja.

“Dalam hal ini ada 2 cabang yaitu diberhentikan atau berhenti sendiri sebagai pimpinan negara,” jelasnya singkat.

Kevin menambahkan, Untuk lebih mengetaui bangsa kita harus berkaca pada sejarah, agar lebih mengerti masa depan bangsa ini.

“Dari sejarah kita bisa mendapat opsi opsi agar bangsa ini lebih maju terutama untuk acuan para pemuda bangsa ini,” katanya.

Sarita berpendapat, Dari pernyataan para senior rata-rata mengkritisi pemerintah jadi percuma hanya mengkritisi kalau tidak ada perubahan.

“Apakah Pemilu nanti akan ada perubahan bangsa ini ? Jangan sampai yang akan berubah hanya nama,  tidak sistemnya yang berubah ini akan sama saja dengan keadaan yang sekarang”.

Sementara, Antoni Budiawan melihat bahwa Sumpah Pemuda relevansnya malah lebih relevan, merekan tidak berfikir bahwa akan ada bgnsa Indonesia.

“Tetapi dalam hal ini mereka sudah berfikir untuk bersatu karena dengan bersatu kita akan kuat,” katanya.

Habib Muksin menyebut, Rusaknya Negara indoneisa ini tidak semerta-merta direncanankan dalam waktu dekat ini tapi kebobrokan ini sudah direncanakan sudah lama oleh oligarki.

“Indonesia sudah kehilangan kedaulatan maka itulah yang harus direbut kembali harus ada rekontrusi kembali agar bangsa Indonesia lebih maju kedepannya”.

“Dalam waktu dekat untuk mewujudkan hal ini, kita harus ada kongres agar gerakan kita lebih kongkrit,” tandasnya. ***

Red/K.000