THR ASN, TNI, Polri 2026 Segera Cair Awal Ramadan, Pemerintah Gelontorkan Rp 55 Triliun

Jakarta, Kabariku – Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri akan segera cair. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pencairan THR direncanakan berlangsung pada pekan pertama Ramadan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Kendati demikian, Purbaya belum mengungkap tanggal pasti penyaluran tunjangan Lebaran tersebut. Ia hanya memastikan proses pencairannya tidak akan lama lagi.

“Bentar lagi,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran THR 2026 untuk ASN, TNI, dan Polri dengan nilai mencapai Rp 55 triliun. Penyaluran di awal Ramadan diharapkan dapat menopang konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menyampaikan bahwa pencairan THR menjadi bagian dari strategi belanja negara pada awal tahun. Hal itu ia sampaikan saat acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pada kuartal I 2026 diproyeksikan menembus Rp 809 triliun. Selain THR ASN, TNI, dan Polri, anggaran tersebut juga mencakup sejumlah program prioritas pemerintah.

Di antaranya percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp 6 triliun, serta paket stimulus ekonomi senilai Rp 13 triliun.

Purbaya menjelaskan, percepatan realisasi belanja negara dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap solid sejak awal tahun. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan tetap kuat.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” katanya.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan target yang ambisius. Jika terealisasi, Indonesia dinilai mampu keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen.

Dari sisi konsumsi, pemerintah mendorong penguatan belanja rumah tangga pada kuartal I 2026, terutama dengan dukungan libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri, ditambah kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Sementara pada sisi investasi, pemerintah mengakselerasi pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai Rp 90 triliun. Selain itu, terdapat program pembangunan 190 ribu unit rumah, baik rumah komersial, rumah subsidi, maupun bantuan renovasi rumah (BSPS) dengan total anggaran Rp 20 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan groundbreaking proyek hilirisasi Danantara dengan nilai investasi sekitar US$ 7 miliar atau setara Rp 110 triliun. Dengan berbagai langkah tersebut, total dorongan investasi langsung yang telah teridentifikasi mencapai sekitar Rp 220 triliun.