Sekda Jabar Ajak Perangkat Daerah Terapkan Filosofi Nerus Bumi hingga Napak Sancang

Bandung, Kabariku — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan pentingnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Barat memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Herman menekankan bahwa kepemimpinan di lingkungan pemerintahan harus berlandaskan nilai-nilai Siliwangi.

”Di pemerintahan saat ini harus memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi. Yakni, kepemimpinan yang ‘nerus bumi, ngapak mega, tur napak sancang’. Menurut saya ini sangat scientific, di mana fokus utamanya jika dihubungkan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat,” tegas Sekda Herman.

Ia menjelaskan, konsep nerus bumi berarti membumi dan memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Berbagai persoalan seperti perkawinan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus bunuh diri anak harus dipahami secara mendalam.

“Maka dari itu, kita harus paham kedalaman setiap permasalahan yang ada, sehingga dapat melakukan pencegahan serta sinergitas sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” tandas Herman.

Sementara itu, konsep ngapak mega dimaknai sebagai kemampuan berpikir besar dan memiliki visi jangka panjang.

“Kemudian yang kedua adalah ngapak mega digunakan sebagai metafora berpikir besar, punya visi tinggi. Tidak hanya terpaku pada hal kecil, tetapi mampu melihat jauh ke depan serta harus mempunyai target ke depan,” Sekda menambahkan.

Adapun napak sancang diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan persoalan dalam kondisi sulit dan keterbatasan anggaran, dengan tetap menyiapkan strategi keluar yang terukur.

Lebih lanjut Herman menegaskan, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dan paling mendasar dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis dan berdaya akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat.

“Pegawai di lingkup DP3AKB perlu memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya pada pencegahan kekerasan serta penanganan kekerasan secara komprehensif. Forum OPD bukan hanya formalitas. Ini hanya titik masuk melihat DP3AKB memiliki masalah yang kompleks dan juga kita harus lebih mitigatif. Sebagai catatan, provinsi adalah agregat. Kuncinya adalah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa,” ucap Herman.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti melaporkan bahwa isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana merupakan strategi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kualitas dan ketahanan keluarga.

“Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan pengasuhan positif, serta percepatan penurunan perkawinan anak menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pembangunan,” ungkap Siska.

Ia menambahkan, forum tersebut juga membahas penguatan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas pengasuhan, edukasi kesehatan reproduksi remaja, hingga penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Seluruh program diarahkan untuk membentuk karakter pancawaluya masyarakat Jawa Barat.

Forum DP3AKB Jawa Barat dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Jawa Barat, akademisi, organisasi perempuan, Forum Anak Daerah, dan mitra pembangunan. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat Ane Carolina.