Kontribusi Alumni SMA Taruna Nusantara

oleh :
Aris Santoso
Pengamat Militer

Jakarta, Kabariku – Di masa kolonial Belanda, ada keterbatasan bagi pribumi dalam akses pendidikan. Memang ada sekolah-sekolah formal, seperti HIS, MULO, AMS, HBS, dan seterusnya, namun bagi golongan pribumi,  umumnya yang bisa diterima adalah anak-anak dari keluarga elite.

Sebagai ikhtiar turut mencerdaskan bangsa dan memperluas akses pendidikan, beberapa tokoh nasional dan organisasi keagamaan, mengambil inisiatif mendirikan sekolah (swasta), sebagai bentuk pelawanan “halus” atau kultural terhadap sistem pendidikan kolonial. Sekolah dimaksud antara lain adalah  Taman Siswa, INS Kayu Tanam (Sumbar), dan sekolah di bawah  organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Sekolah-sekolah yang disebut di atas, masih aktif sampai sekarang. Satu penanda penting sekolah-sekolah tersebut,  adanya pendidikan karakter dan menanam benih semangat kebangsaan bagi para siswanya.

Seperti Taman Siswa misalnya, selain masih aktif, nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan yang diajarkan Taman Siswa, kemudian diadopsi oleh SMA Taruna Nusantara. Benar, memang ada hubungan historis antara Taman Siswa dan SMA Taruna Nusantara di Magelang.

Ide pembentukan SMA Taruna Nusantara, dicetuskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan (saat itu), Jenderal TNI LB Moerdani pada tanggal 20 Mei 1985 di Pendopo Agung Taman Siswa Yogyakarta.

Jenderal TNI LB Moerdani mempunyai visi untuk membangun sekolah yang mendidik manusia-manusia terbaik dari seluruh Indonesia dan menghasilkan lulusan yang memiliki spirit patriotisme.

Untuk merealisasikan ide ini, maka dibuatlah nota kesepahaman antara TNI dan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa dipilih karena merupakan organisasi kependidikan pertama di Indonesia.

Sejumlah alumni SMA Taruna Nusantara sudah tersebar dan berkontribusi di sejumlah lembaga negara. Satu capaian penting pada era Presiden Prabowo saat ini, setidaknya ada empat orang  lulusan SMA Taruna Nusantara yang menjadi anggota kabinet, yaitu AHY (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Prasetiyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara), Letkol Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet), dan Sugiono (Menteri Luar Negeri). 

Sugiono sebagai Penjuru

Di era Prabowo sekarang, promosi seseorang berdasar latar belakang pendidikan dan kompetensi, termasuk mereka yang berlatar belakang lulusan SMA Taruna Nusantara (SMA TN), salah satu figur yang menonjol adalah  Sugiono. Perjalanan karier Sugiono menarik untuk diamati, berangkat dari keluarga sederhana, namun memiliki kecerdasan, sehingga berprestasi baik saat di SMA TN.

Pada sebuah kesempatan, Prabowo pernah menyebut anak didiknya yang merupakan lulusan SMA TN, seperti Sugiono, sebagai Jedi Knights. Istilah tersebut muncul, mengingat Prabowo menyenangi film Star Wars.

Prabowo terkesan oleh salah satu karakter dalam film karya George Lucas tersebut, yaitu Luke Skywalker, salah satu ksatria Jedi, murid Master Yoda, yang gigih melawan kekuasaan Emperor.

Prabowo yang memiliki kecenderungan kuat mempromosikan alumni dari SMA Taruna Nusantara, adalah tipikal Prabowo sejak aktif di pasukan dulu. Cara Prabowo dengan memberikan ruang luas pada lulusan SMA Taruna Nusantara, merupakan catatan tersendiri, bagaimana promosi bisa “dipercepat”, artinya tidak harus melihat berdasarkan perguruan tinggi.

Adalah hal yang biasa, promosi jabatan  bila yang bersangkutan lulusan universitas terkenal, seperti ITB, UGM atau UI. Kini Prabowo menempuh peta jalan sendiri, dengan memberi ruang luas pada alumni SMA TN.

Kita bisa membandingkan di lingkaran yang lain, ketika Prabowo terkesan memiliki perhatian khusus terhadap Akmil 1993, utamanya yang kemudian bergabung di Korps Baret Merah, seperti Letjen TNI M Fadjar (sekarang Pangkostrad) dan Letjen TNI Bambang Trisnohadi (lulusan terbaik Akmil 1993, Pangkogabwilhan 3).

Ini bisa dihubungkan dengan masa lalu Prabowo, saat baru bertugas kembali di Kopassus menjadi Komandan Grup 3, yang saat membidangi pendidikan dan latihan pasukan khusus.

Setelah sekitar sembilan tahun bertugas di Kostrad (selaku Danyon 328 dan Kasbrig 17, periode 1984-1993), Prabowo kembali ke Kopassus untuk memimpin satuan pendidikan.

Prabowo yang langsung menyeleksi perwira-perwira muda dari Akmil 1993, untuk mengikuti Pendidikan Komando angkatan 65 dan 66. Wajar bila kemudian ada kedekatan khusus antara Prabowo dan lulusan Akmil 1993.

Bambang Trisnohadi dan Fadjar, selain sekelas di Akmil 1993 serta sama-sama dari Kopassus, juga pernah secara bersama masuk eselon satu Kemenhan, langsung di bawah Prabowo (saat masih Menhan). Bambang Trisnohadi  sebagai Dirjen Strategi Pertahaan dan M Fadjar sebagai Dirjen Potensi Pertahanan, jadi memang sudah ada kedekatan khusus antara Prabowo dengan Bambang dan Fajar.

Satu lagi nama dari Akmil 1993 yang juga  dekat dengan Prabowo, adalah Letjen Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte, kini dalam posisi sebagai Irjen Kemenhan.

Rui Duarte kurang lebih juga seperti Sugiono, sesuai metafora Jedi Knights di atas, yang sudah dibimbing Prabowo sejak belia. Seperti halnya Sugiono, Rui Duarte sudah dalam asuhan Prabowo sejak remaja, sejak Rui belum masuk sebagai taruna Akmil. Peran Prabowo sangat signifikan dalam menyiapkan calon kepemimpinan nasional menjelang Indonesia Emas 2045.

Sugiono menjadi Menlu dalam usia relatif muda, dibanding Menlu sebelumnya seperti Adam Malik, Ali Alatas, Mochtar Kusuma Atmaja, dan seterusnya. Artinya jalan pengabdian Sugiono masih panjang, Sugiono bisa menjadi penjuru bagi diplomat-diplomat muda.

Bagi anak Indonesia, menjadi diplomat adalah posisi impian, yang tidak mudah untuk mencapainya, karena diplomat adalah jabatan bergengsi. Setiap tahun ajaran baru, program studi Hubungan Internasional (HI) selalu dibanjiri murid SMA yang baru lulus. Persaingan merebut kursi di program studi HI sangat ketat. 

Pelopor Perdamaian

Tugas besar Sugiono saat ini adalah (juga) menjadi penjuru partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian). Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, keterlibatan dalam Dewan Perdamaian ditujukan untuk memberi solusi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.

Masih menurut Menlu Sugino, bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk berpartisipasi, agar bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya, dan Palestina secara umum, termasuk upaya rekonstruksi. 

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk memastikan Indonesia tetap memiliki peran dan saluran diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di tingkat global.

Dengan menjadi bagian dari forum tersebut, Indonesia berpeluang menyuarakan kepentingan rakyat Palestina bersama negara-negara lain yang juga tergabung, seperti Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, serta sejumlah negara mayoritas Muslim.

Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian, merupakan wujud komitmen konstitusional bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta memperkuat stabilitas internasional melalui jalur diplomasi. Kehadiran Indonesia di Board of Peace  harus dipahami sebagai bagian dari peran untuk menjaga perdamaian.

Merujuk laman kantor presiden, bagi Indonesia, partisipasi dalam badan ini memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Partisipasi Indonesia dalam forum perdamaian internasional, seperti BOP,  juga sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menjadi tantangan para negara mediator, salah satunya adalah Indonesia, yang harus dapat meyakinkan para pihak bahwa menciptakan perdamaian bukan berarti sebuah kekalahan, melainkan lebih mendahulukan keadilan di atas kekerasan, mengutamakan persaudaraan di atas permusuhan.

Sesuai bunyi sila kelima dalam Pancasila, bahwa prinsip kemanusiaan di atas segalanya. Berdasarkan fakta di Gaza, dalam setiap konflik, warga sipil dan rentan, selalu yang paling terkena dampaknya.

Indonesia memiliki jejak panjang sebagai mediator perdamaian dan dekolonisasi, bermuka sejak menjadi inisiator Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955), yang menghasilkan Dasasila Bandung. Dalam waktu yang hampir bersamaan dikirim juga pasukan perdamaian Kontingen Garuda I di bawah payung PBB, ke Gurun Sinai.

Dalam kasus Palestina, Indonesia berada di garis depan dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Indonesia juga berada di depan menggalang bantuan kemanusiaan dan mengupayakan lebih banyak negara agar dapat mengakui Palestina. Pemberian dukungan terhadap Negara Palestina, adalah salah satu wujud nyata dukungan terhadap solusi dua negara, sekaligus dukungan terhadap perdamaian.

Indonesia beruntung karena kebijakan politik luar negeri (polugri) bebas aktif, dan tidak terafiliasi dengan kekuatan besar mana pun. Mandat Konstitusi juga jelas, bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia memiliki ruang yang memadai dan argumentasi kuat untuk memainkan peran dalam upaya penyelesaian konflik. Upaya ini tidak hanya terbatas pada mediasi, tetapi juga peace building.

Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace justru memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Melalui diplomasi pertahanan dan diplomasi internasional, Indonesia dinilai mampu menjadi jembatan dialog di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Dan kompetensi Sugiono sudah sangat siap.***

Jakarta, 20 Februari 2026

Baca juga :

Letkol Teddy dan Ikhtiar Meningkatkan Kompetensi