IMM Maluku Nilai Kritik Soal Dinas Gubernur Keliru dan Tak Berbasis Data

Ambon, Kabariku – Polemik anggaran perjalanan dinas Gubernur Maluku menuai reaksi dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kritik yang beredar tidak disusun secara objektif dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik.

Ketua Umum DPD IMM Maluku, M. Saleh Souwakil, menyebut kritik yang dilontarkan Pengamat Kebijakan Publik, W. Tomson, terlalu menyederhanakan kerja kepala daerah. Menurutnya, penilaian terhadap kebijakan strategis, termasuk perjalanan dinas, tidak bisa dilepaskan dari konteks tugas pemerintahan secara menyeluruh.

Saleh menegaskan bahwa perjalanan dinas bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan bagian dari fungsi kepala daerah dalam membuka akses, memperjuangkan kepentingan Maluku, serta membangun jejaring di tingkat nasional maupun internasional.

“Perjalanan dinas adalah bagian dari upaya dan kerja keras kepala daerah untuk membangun masa depan Maluku yang lebih baik. Tidak semua hasil bisa langsung terlihat dalam bentuk fisik atau barang,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2).

Ia menilai cara pandang yang menuntut hasil instan justru berpotensi mengaburkan esensi pembangunan daerah. Menurutnya, banyak kebijakan strategis baru menunjukkan dampak signifikan setelah melalui proses jangka menengah hingga panjang.

Saleh juga menyinggung kinerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang telah memimpin lebih dari satu tahun. Dalam periode tersebut, ia menilai telah muncul sejumlah terobosan yang diarahkan untuk memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, meskipun belum seluruhnya dapat diukur secara kasatmata.

Lebih lanjut, DPD IMM Maluku mengingatkan pentingnya ruang kritik yang sehat dalam demokrasi. Namun, kritik tersebut, kata Saleh, harus disampaikan secara proporsional dan berbasis data agar tidak membangun opini yang keliru di tengah masyarakat.

“Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta memahami mekanisme pemerintahan. Kalau kritik tanpa ada landasan bukti itu namanya Dungu,” tandasnya.