BNN dan BGN Integrasikan Program MBG untuk Perkuat Ketahanan Bangsa

Jakarta, Kabariku – Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memperkuat sinergi melalui integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen penguatan resiliensi nasional menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kesepakatan itu menjadi pembahasan Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto di dampingi Sekretaris Utama saat melaksanakan audiensi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026).

Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, menegaskan Program MBG selaras dengan program unggulan BNN, ANANDA BERSINAR, dalam membangun fondasi Generasi Emas 2045 yang sehat dan berkarakter.

Menurutnya, pemenuhan gizi optimal menjadi basis penting untuk memperkuat daya tangkal anak terhadap pengaruh negatif sejak usia dini.

“Pemenuhan gizi optimal adalah fondasi fisik esensial untuk memperkuat resiliensi kognitif anak. Dengan tubuh dan otak yang sehat, anak-anak akan memiliki benteng alami untuk menolak ancaman narkotika di masa depan,” ujarnya.

BNN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika pada 2025 mencapai 2,11 persen atau setara 4,1 juta jiwa.

Berdasarkan tinjauan kriminologi sosial, kemiskinan dan kerentanan ekonomi kerap dimanfaatkan sindikat narkotika untuk memperluas jaringan. Karena itu, kehadiran MBG di kawasan rawan dinilai dapat menjadi instrumen mitigasi yang efektif.

“Kami berharap para penyintas yang telah pulih dapat diberdayakan di SPPG agar mereka kembali produktif dan terhindar dari fase kekambuhan (relapse),” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, BNN menawarkan pemanfaatan jaringan instansi vertikalnya di 34 provinsi dan 182 kabupaten/kota guna memfasilitasi pembangunan infrastruktur pelayanan gizi.

Selain itu, BNN mengusulkan penyisipan pesan literasi pencegahan narkotika melalui stiker atau embos pada wadah makanan (ompreng) MBG untuk memperluas edukasi kepada masyarakat.

“BNN mendorong pemanfaatan ekosistem Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai sarana reintegrasi sosial bagi penyintas narkoba,” ucap Komjen Suyudi.

Para penyintas yang telah menyelesaikan rehabilitasi diharapkan dapat diberdayakan agar kembali produktif dan terhindar dari risiko kekambuhan.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menyoroti potensi 88 lokasi aset milik BNN yang dapat segera diintegrasikan menjadi titik SPPG.

BGN menargetkan pembangunan 24.362 titik SPPG di 514 kabupaten/kota secara nasional.

Skala besar itu, menurutnya, membutuhkan sinergi lintas sektoral, termasuk dukungan operasional dari BNN.

Sebagai tahap awal, kedua lembaga sepakat mengembangkan SPPG di wilayah Jakarta Utara, Lido, dan Provinsi Banten.

“Target besar Kami adalah membangun 24.362 titik SPPG di 514 kabupaten/kota. Realisasi skala besar ini mutlak membutuhkan sinergi lintas sektoral, termasuk dukungan operasional dari BNN,” ungkap Kepala BGN.

Sebagai langkah awal, kedua lembaga sepakat menginisiasi kolaborasi pengembangan SPPG di wilayah Jakarta Utara, Lido, dan Provinsi Banten.

“Kolaborasi ini diarahkan untuk menyerap tenaga kerja dari kelompok penyintas narkoba yang telah menyelesaikan program rehabilitasi agar dapat berkontribusi di fasilitas SPPG,” lanjut Kepala BGN.

Untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi, BNN dan BGN akan segera merumuskan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama terstruktur di tingkat pusat dan daerah.

Kedua pihak juga sepakat mengakselerasi koordinasi teknis melalui jajaran pimpinan masing-masing agar sinergi strategis ini segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***