Pertemuan di Widya Chandra, Presiden Prabowo Bahas Pemulihan Pascabencana dan Penugasan Awal 2026

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat negara di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas agenda strategis nasional, termasuk laporan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, Presiden Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

“Sore hingga malam (02/01), Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan menerima Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra,” ujar Seskab Teddy. Sabtu (03/01/2026).

Menurut Seskab Teddy, salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah laporan Prof. Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Laporan itu menyoroti perkembangan penanganan tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas laporan Prof. Dasco sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana dari DPR RI terkait rekonstruksi dan rehabilitasi tiga provinsi di Sumatra,” jelasnya.

Penugasan Awal 2026

Selain membahas laporan pemulihan bencana, Presiden Prabowo juga memberikan penugasan khusus awal tahun kepada masing-masing yang hadir dalam pertemuan.

Penugasan tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan agenda prioritas nasional berjalan efektif sejak awal 2026.

“Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,” tambah Seskab Teddy.

Diketahui, penanganan dampak banjir bandang dan longsor di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini memasuki tahap pemulihan dan rekonstruksi, meskipun di beberapa daerah masih diberlakukan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah setempat.

Rapat di Tamiang Aceh

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memimpin langsung rapat penanganan bencana bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan komprehensif terkait dampak banjir dan longsor, serta langkah konkret pemerintah dalam pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana di Sumatra. Namun, Presiden kembali menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.

“Masalahnya kita punya 38 provinsi. Ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Kalau sementara kita sebagai bangsa dan negara masih mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan Satgas Kuala yang diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Satgas ini akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang bermuara ke laut, pengangkutan timbunan lumpur, serta pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melaporkan, Satgas Kuala dijadwalkan mulai bekerja dalam dua pekan ke depan dengan sasaran awal di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga telah menggelar rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama para menteri dan kepala daerah pada 30 Desember 2025.

Rapat tersebut membahas dampak bencana di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sekaligus persiapan penganggaran pemulihan dalam APBN 2026.

“Kita mulai melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dasco.

Ia turut mengapresiasi peran TNI, Polri, relawan, dan masyarakat yang telah membantu korban bencana, serta menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.***