KPK Geledah Kantor Wali Kota Madiun, Dokumen dan Duit Puluhan Juta Rupiah Disita

Jakarta, Kabariku— Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menggeledah kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Madiun pada Rabu, (28/1/2026). Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan perkara yang menyeret Wali Kota Madiun non-aktif Maidi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, dalam kegiatan tersebut penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa surat, dokumen, dan barang bukti elektronik.

“Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Budi menyebutkan, penggeledahan hari ini masih berlanjut. Adapun, lokasi yang disasar ialah Kantor Wali Kota Madiun.

Pada Kamis siang (29/1) sekitar pukul 9:32 WIB, penyidik menggeledah sejumlah ruang kerja di Balai Kota Madiun.

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memaparkan, kasus korupsi yang menyeret Maidi (MD) berkaitan dengan dugaan pemerasan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain pemerasan, KPK juga turut menemukan fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjadi Wali Kota Madiun pada periode 2019-2022.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka,” beber Asep, Selasa, (20/1/2026) lalu.

Ketiga tersangka itu yakni, Wali Kota Madiun Maidi, pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi Rochim Ruhdiyanto, dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

Kini, para tersangka langsung ditahan di selama 20 hari ke depan terhitung 20 Januari-8 Februari 2026.

Asep menjelaskan, jumlah uang yang diterima Maidi dalam kasus pemerasan sebesar Rp600 juta. Lalu, penerimaan gratifikasi selama Maidi menjabat kepala daerah bertotal Rp1,1 miliar.

“Bahwa pada Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp600 juta. Uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PT HB, yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer rekening,” ungkap Asep.

“KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto dijerat dengan Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, Maidi bersama-sama dengan Thariq Megah disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.