Polri Bentuk Satgas Gabungan Tangani Karhutla, Perkuat Pemantauan dan Pencegahan di Lapangan

JAKARTA, Kabariku – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas Gabungan yang melibatkan personel Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

“Kita terus melakukan perbaikan pada tim atau satgas pencegahan dengan menggabungkan personel kehutanan, Polri, TNI, dan masyarakat setempat. Sehingga bisa bersama-sama bergerak saat terjadi peristiwa kebakaran,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kapolri menjelaskan, satgas gabungan tersebut akan diperkuat dengan sistem command center di tingkat pusat dan daerah. Melalui fasilitas ini, setiap titik panas (hotspot) dapat termonitor secara real time sehingga respons lapangan bisa dilakukan lebih cepat.

“Semuanya disatukan dalam satu satgas yang dilengkapi dengan command center, baik dari pusat maupun daerah. Dengan begitu, setiap ada hotspot bisa segera termonitor dan personel satgas gabungan bisa langsung bergerak ke titik api untuk melakukan pemadaman,” jelasnya.

Selain penguatan satgas, Kapolri juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan perkebunan, khususnya di sektor kelapa sawit, dalam menyediakan fasilitas pencegahan karhutla.

“Kita evaluasi aturan-aturan bahwa perusahaan perkebunan, khususnya sawit, harus memiliki parit dan sumber air atau embung yang disiapkan. Jadi ketika terjadi kebakaran, terutama saat El Nino, sumber air dan peralatan sudah siap,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi kepada Polri atas sinergi yang terjalin dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas area terbakar menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024 menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025.

“Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya penurunan angka tersebut. Di beberapa tempat, efek jera karena penegakan hukum yang cukup baik dan efektif dari pihak kepolisian,” ungkap Raja Juli Antoni.

Dengan langkah terkoordinasi ini, pemerintah berharap pengendalian karhutla semakin efektif, terutama menjelang musim kemarau dan potensi fenomena El Nino yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di berbagai daerah.