Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Percepat Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Jakarta, Kabariku – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Tiga mandat tersebut meliputi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Ayo sama-sama belajar, ini arahan Presiden, jadi ada tiga mandat utama Presiden,” kata Gus Ipul saat audiensi dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi utama agar seluruh program sosial dan pemberdayaan berjalan lebih tepat sasaran. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan wajib menjadi acuan bagi semua instansi pemerintah.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mengelola adalah BPS, ini jadi pedoman semuanya termasuk Daerah. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota, jangan lupa bapak bikin rencana, bikin penyelenggaraan pembangunan, datanya harus dari sini,” tegasnya.

Gus Ipul menambahkan, akurasi data harus dijaga melalui pemutakhiran rutin setiap tiga bulan dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat. “Tetap melibatkan bantuan daerah, Kita tetap mengikutkan daerah, untuk memastikan data ini dimutakhirkan, Pak Bupati, warganya tiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang nikah, ada yang pindah tempat,” ujarnya.

Selain itu, Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah mengembangkan sistem digitalisasi penyaluran bansos agar proses pendaftaran dan verifikasi lebih efisien. “Kita punya portal, di mana semua orang boleh daftar untuk mendapatkan Bansos, tapi yang akan menolak dan menerima itu adalah sistem,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa salah satu mandat penting Presiden Prabowo adalah pelaksanaan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau berpotensi putus sekolah.

“Pak Presiden minta kita untuk perhatikan, maka istilahnya memuliakan wong cilik, yang tidak terbawa dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama, tetapi juga mengintegrasikan program kesejahteraan lainnya. “Nanti anaknya sekolah, orang tuanya dapat program pemberdayaan, rumahnya dibantu, semua keluarga siswa Sekolah Rakyat itu dapat bantuan PBI-JKN, dan anak-anaknya dapat makan bergizi gratis tiga kali sehari,” terang Gus Ipul.

Sebagai informasi, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa dan tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen. Sementara itu, Kota Sukabumi didorong untuk segera mengajukan usulan lahan dan bangunan bagi program yang sama.

Audiensi turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Een Rukmini, Sekretaris Dinas Sosial Kota Sukabumi Ida Halimah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Andi Rahman.