Peredaran Beras Khusus Dievaluasi Badan Pangan Nasional

Peredaran beras khusus di jaringan ritel modern dengan harga yang terbilang cukup tinggi menjadi evaluasi pemerintah bersama pelaku usaha produsen beras dan ritel modern. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong agar kalangan produsen beras dan ritel modern untuk dapat guyub membantu pemerintah dan juga masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Peredaran Beras Khusus di Kantor NFA, Jakarta pada Jumat (12/9/2025), Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menuturkan perlu adanya pembahasan struktur biaya produksi beras khusus. Selain itu, Arief juga meminta agar ritel modern memasok kembali beras premium dan juga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilepas ke konsumen sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Concern pemerintah adalah harga beras khusus. Biaya produksi beras khusus, tolong tidak terlalu tinggi. Ini perlu kita bicarakan dan sama-sama dibedah cost structure-nya, seperti beras reguler. Jadi nanti supaya harga wajar di produsen dan juga di ritel. Saya minta nanti beras khusus itu di ritel, ELDP saja. Everyday low price, karena kita bicaranya volume,” kata Arief dalam persamuhan hari ini.

“Kita sepakat membantu pemerintah. Jadi beras premiumnya tolong diisi kembali. Bukan berarti semuanya transfer ke beras khusus. Jangan dibiarkan kosong. Kita disini untuk bantu masyarakat luas. Lalu untuk beras SPHP, tolong dibuatkan estimasi kebutuhan dari tiap ritel. Beras SPHP saya targetkan 800 ribu ton sampai akhir tahun. Ini harus ter-deliver, karena apapun kondisinya, ritel adalah yang paling disiplin menjual beras sesuai HET ke masyarakat,” sambungnya.

Bagi Arief, upaya penggempuran beras SPHP ke ritel modern ini untuk melengkapi tata niaga yang ada, karena distribusi beras SPHP sebelumnya telah disalurkan ke pasar tradisional dan kanal lainnya yang melibatkan instansi pemerintah. Khusus pasar ritel modern, dikatakan Arief, terdapat lag atau kelambatan karena produsen beras harus menyesuaikan spesifikasi mutu dan label beras sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023.

“Yang pertama, kita punya tujuh saluran yang memang kita sudah isi dengan beras SPHP. Mulai dari outlet-outlet. Lalu pasar tradisional. Itu yang nomor satu, karena tata niaga yang sebenarnya adalah pasar tradisional. Itu harus kita isi. Kemudian berikutnya lagi adalah gerai-gerai BUMN. Dibantu juga oleh TNI dan Polri serta pemerintah daerah. Kemudian sekarang ke pasar ritel,” ujar Arief.

“Memang kemarin ada sedikit lag untuk ritel modern, karena para produsen ini kan harus menyesuaikan dengan spesifikasi mutu yang ada di Perbadan 2 tahun 2023. Jadi memang diperlukan waktu, tetapi kita ingin yang terbaik buat konsumen Indonesia. Dari hasil pertemuan saya dengan Ketua Komisi IV DPR, Ibu Titiek Soeharto, beliau minta beras ada di semua pasar, baik tradisional sampai modern. Semua harus ada,” ungkapnya.

Dalam laporan realisasi penjualan beras SPHP yang dipantau NFA, per 12 September realisasinya telah mencapai 356,6 ribu ton atau 23,78 persen dari target setahun 1,5 juta ton. Secara terperinci, Perum Bulog telah melibatkan mitra pengecer di pasar rakyat hingga 5.231 unit. Sementara mitra ritel modern di 457 unit.

Salah satu impak positif penyaluran beras SPHP adalan turut andil menekan harga beras medium. Merujuk Panel Harga Pangan NFA per 12 September, rerata harga beras medium kompak mulai menurun terhadap rerata harga seminggu sebelumnya. 

Per 12 September, rerata beras medium di Zona 1 berada di Rp 13.467 per kilogram (kg) atau berada 0,24 persen di bawah HET. Ini pun lebih rendah 0,33 persen dibandingkan seminggu sebelumnya yang berada di Rp 13.511 per kg. Sementara Zona 2 di Rp 14.090 per kg yang menurun 0,37 persen dari seminggu sebelumnya di Rp 14.142 per kg.

Dilihat dari jumlah kabupaten/kota, sejak pemberlakuan HET terbaru beras medium, jumlah daerah yang memiliki rerata harga beras medium di bawah HET mengalami penambahan signifikan. Terbaru, di minggu kedua September ini total terdapat 258 daerah yang mengalami penurunan harga. Ini bertambah sebanyak 91 daerah dibandingkan minggu ketiga Agustus lalu yang saat itu tercatat 167 daerah saja.

“Pada saat bersamaan, untuk saluran beras SPHP juga sedang dipersiapkan pasar terbesar untuk Beras SPHP ke depannya, yaitu melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pekan depan akan mulai bicara teknis pencairan pinjaman atau financing dari Himbara. Semoga cita cita kita bersama untuk mengembangkan koperasi dapat tercapai segera,” tambah Arief.

Di samping itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menjelaskan tentang jenis beras khusus, yakni beras fortifikasi dan biofortifikasi. Ia menyarankan produsen beras khusus agar lebih menonjolkan promosi keunggulan produknya yang berbeda dibandingkan beras reguler. Kepada pelaku ritel modern, Arief mengingatkan agar selalu meminta uji laboratorium terhadap produk beras khusus yang akan diterima.

“Untuk beras khusus, itu dicap khusus, memang karena bukan sembarang khusus. Misalnya, Kementan itu punya varietas padi yang sudah ada penambahannya. Itu beras biofortifikasi. Jadi benihnya sudah kaya akan zinc atau ferum. Nah kalau beras fortifikasi, itu ada penambahan di kernelnya. Kernelnya itu saat dimasak jadi nasi akan tercampur dengan sendirinya,” jelas Arief.

“Untuk itu, masing-masing produsen beras khusus, bisa lebih menunjukkan ke masyarakat, apa saja kelebihan produknya. Bisa rendah glikemik ataukah gluten free. Promosinya begitu. Untuk peritel modern, selalu minta hasil uji laboratoriumnya ke produsen. Itu sebagai jaminan bahwa berasnya sudah sesuai dengan packaging-nya,” kata Arief lagi.

Terakhir, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga mendorong produsen beras untuk memperoleh izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diampu NFA bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Arief memastikan pengurusan izin tersebut tidak ada biaya dan tidak memakan waktu.

Pada penghujung rapat, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menyampaikan poin-poin penting yang ia petik dari hasil diskusi hari ini. Menurut Ketut, pemerintah berharap ke depannya ketersediaan beras di ritel modern dapat semakin membaik.

“Yang pertama, pasokan beras premium agar dapat kembali normal, minimal 60 sampai 70 persen. Yang kedua, beras premium atau beras khusus akan dipertimbangkan untuk ditetapkan pengaturan harga, sehingga ini tidak boleh dilepas begitu saja. Kami akan coba ukur nanti,” urainya.

“Dan yang ketiga, teman-teman di ritel agar mulai cepat-cepat order ke Bulog untuk beras SPHP, sehingga keduanya, beras premium dan SPHP bisa masuk. Harapan kami, beras premium bisa normal pasokannya. Teman-teman produsen juga jangan terlalu banyak mengalihkan produksi beras premium ke beras khusus,” pungkas Deputi Ketut.

Turut hadir dalam rapat hari ini antara lain Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Sutanto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, beserta segenap perwakilan perusahaan produsen beras dan ritel modern.***