Angin Segar dari Pemerintah: Saatnya Industri Hotel Bangkit Kembali

Oleh: E.S. Hartono – General Manager Hotel Maxone Kramat Jakarta

KEBIJAKAN terbaru dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengizinkan kembali pemerintah daerah untuk mengadakan rapat dan kegiatan resmi di hotel dan restoran, patut diapresiasi sebagai angin segar bagi sektor perhotelan dan industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) secara nasional.

Bagi para pelaku usaha hotel, keputusan ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah titik balik—sebuah momentum pemulihan setelah lebih dari tiga tahun berada dalam tekanan hebat akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.

Selama ini, pembatasan rapat atau kegiatan pemerintah di hotel telah memukul telak pendapatan industri perhotelan. Padahal, kontribusi kegiatan pemerintahan terhadap okupansi hotel sangat signifikan, terutama di luar musim liburan. Ketika kegiatan rapat, pelatihan, sosialisasi, hingga seminar dilarang atau dibatasi, bukan hanya jumlah tamu yang turun drastis, tetapi juga semangat ribuan pekerja hotel yang terdampak langsung: dari bellboy, roomboy, teknisi, hingga tim banquet.

Karena itulah, ketika Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah harus menggunakan “perasaan” dan tetap menyelenggarakan kegiatan di hotel terutama bagi yang terdampak berat, pengelola prhotelan merasa diperhatikan kembali. Ini adalah bentuk empati pemerintah terhadap industri yang selama ini mendukung berbagai kebutuhan logistik, akomodasi, dan layanan pertemuan, baik dalam lingkup pemerintah pusat maupun daerah.

Kebijakan ini juga harus dimaknai secara strategis. Pemerintah tidak hanya memberi izin, tetapi mendorong pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menyalurkan anggaran—tidak harus berlebihan, tetapi juga tidak mematikan roda ekonomi lokal. Dengan demikian, ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri hotel kembali terbuka. Kami siap untuk menyambutnya dengan pelayanan terbaik, profesionalisme tinggi, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, kebijakan insentif fiskal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa diskon pajak hingga 50% bagi hotel dan restoran, menjadi energi tambahan dalam upaya pemulihan sektor ini. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil, insentif ini memberi ruang gerak lebih luas bagi pelaku usaha untuk mengatur ulang strategi, memperbaiki fasilitas, dan yang terpenting menjaga keberlangsungan tenaga kerja yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan.

Namun demikian, sebagai pelaku industri, kami tidak bisa hanya mengandalkan insentif dan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan ini harus dijadikan titik awal untuk berbenah. Kami harus terus berinovasi, memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, mengedepankan prinsip hospitality berbasis teknologi dan kenyamanan, serta membuka diri terhadap berbagai bentuk kolaborasi lintas sektor.

Saya meyakini bahwa keputusan Mendagri dan dukungan pemerintah daerah yang menyambutnya secara terbuka adalah langkah konkret menuju pemulihan ekonomi yang lebih merata. Terutama di kota-kota besar dan destinasi utama, di mana industri hotel dan restoran menjadi bagian tak terpisahkan dari pergerakan ekonomi daerah.

Kebijakan ini juga akan memicu efek domino yang positif. Ketika okupansi hotel naik, maka permintaan terhadap bahan makanan, laundry, tenaga kerja harian, bahkan transportasi lokal akan ikut meningkat. Ini bukan hanya soal pendapatan hotel, tetapi tentang bagaimana satu keputusan dapat menyelamatkan mata rantai ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Akhir kata, saya mengajak seluruh rekan di industri perhotelan untuk tidak hanya menyambut kabar baik ini dengan sukacita, tetapi juga dengan tanggung jawab. Mari kita tunjukkan bahwa hotel bukan sekadar tempat menginap, melainkan mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pelayanan terbaik dari kami, dan kerja sama lintas sektor yang kuat, saya yakin industri perhotelan Indonesia bisa bangkit lebih tangguh dari sebelumnya.***