Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
Aturan baru yang ditetapkan dan berlaku sejak 24 Februari 2025 tersebut, secara eksplisit menyebutkan bahwa direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9G UU BUMN yang menyatakan: “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.
Hal ini berdampak langsung pada kewenangan KPK, yang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, hanya dapat menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau kasus dengan kerugian negara minimal Rp1 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya masih melakukan kajian, kaitannya dengan tugas fungsi yang dijalankan dalam pemberantasan korupsi.
“Dalam kajiannya, tentu juga akan melihat berbagai aturan sebelumnya sebagai yurisprudensi,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (05/05/2025).
Kajian tersebut, kata Budi, juga mencakup keterkaitan antara UU BUMN dengan regulasi lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Keuangan Negara.
Budi menegaskan pentingnya pendekatan holistik agar respons KPK terhadap perubahan regulasi tetap sesuai koridor hukum.
“Semua ketentuan itu akan dikaji untuk memahami bagaimana UU BUMN beririsan dengan tugas dan wewenang KPK, baik dari aspek penindakan, pencegahan, maupun pendidikan antikorupsi,” imbuhnya.
Meski kewenangan penindakan atas direksi dan komisaris BUMN kini terbatas, KPK tetap menekankan pentingnya strategi pencegahan dan pendidikan antikorupsi di sektor bisnis.
Budi tak memungkiri, bahwa pelaku usaha merupakan salah satu kelompok yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.
“Karena itu, kami melihat pentingnya intervensi pencegahan untuk mendorong praktik bisnis yang berintegritas dan menciptakan iklim usaha yang bersih,” ujarnya.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, terdapat dua pasal penting yang menjadi sorotan:
Pasal 3X ayat (1) berbunyi, “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara”.
Pasal 9G “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.
Penjelasan Pasal 9G menambahkan bahwa meski bukan penyelenggara negara dalam konteks BUMN, status penyelenggara negara seseorang tidak serta merta hilang.
Dengan demikian, KPK hanya dapat bertindak apabila terdapat kriteria lain yang terpenuhi, seperti kerugian negara yang besar atau keterlibatan pejabat publik lainnya.*
Berikut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025:
(bln/icn)
Discussion about this post