Haidar Alwi: Apresiasi Kapolri dalam Usut Teror terhadap Tempo, Tapi Tempo Juga Harus Introspeksi

Jakarta, Kabariku – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo atas langkah cepatnya dalam mengusut kasus teror terhadap kantor redaksi Tempo. Menurut Haidar, instruksi Kapolri kepada Kabareskrim untuk menyelidiki kasus ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum dan melindungi kebebasan pers.

“Saya sangat mengapresiasi Kapolri yang langsung bergerak cepat untuk mengusut kasus ini. Teror dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan, terutama jika sasarannya adalah jurnalis yang menjalankan tugasnya,” ujar Haidar Alwi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namun, di balik dukungannya terhadap upaya kepolisian, Haidar juga memberikan catatan kritis terhadap Tempo. Menurutnya, media ini kerap mengambil posisi konfrontatif terhadap pemerintah dengan narasi yang sering kali tidak berimbang.

Tempo: Media atau Oposisi Terselubung?

Haidar Alwi menyoroti bahwa dalam banyak pemberitaannya, Tempo lebih sering menyerang kebijakan pemerintah ketimbang memberikan informasi yang objektif dan edukatif kepada masyarakat. Sikap seperti ini, menurutnya, membuat Tempo lebih mirip sebagai alat propaganda ketimbang media jurnalistik yang seharusnya netral.

“Pers seharusnya menjadi mata dan telinga masyarakat, memberikan berita yang akurat, bukan sekadar memainkan opini dan narasi yang hanya menguntungkan satu pihak. Namun, kita bisa lihat sendiri, Tempo sering kali hanya mencari sisi negatif dari pemerintah tanpa pernah menampilkan pencapaian atau kebijakan yang telah berhasil,” kritik Haidar Alwi.

Ia juga menekankan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan untuk menebar sentimen anti-pemerintah. Sebuah media harus bekerja berdasarkan fakta, bukan sekadar memainkan emosi publik dengan narasi tendensius yang bisa memperkeruh situasi.

“Bukan rahasia lagi jika Tempo selama ini sering menyajikan berita yang menyerang pemerintah dengan tajam, tetapi cenderung mengabaikan pencapaian yang positif. Jika sebuah media hanya fokus pada kritik tanpa solusi, itu bukan lagi media, tetapi sudah menjadi alat kepentingan tertentu,” tegas Haidar Alwi.

Haidar menegaskan bahwa semua media harus berpegang pada prinsip keseimbangan dalam pemberitaan. Kritik memang diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus berbasis fakta, bukan sentimen politik.

“Kita harus jujur, media yang terus-menerus membangun narasi negatif terhadap pemerintah tanpa dasar yang jelas justru menciptakan polarisasi di masyarakat. Ini yang berbahaya, karena kepercayaan publik terhadap media bisa semakin menurun,” tambahnya.

Keyakinan Akan Terungkapnya Pelaku.

Terlepas dari kritiknya terhadap Tempo, Haidar tetap mendukung langkah Kapolri dalam mengusut tuntas kasus teror ini. Ia meyakini bahwa dengan komitmen dan profesionalisme yang ditunjukkan, kepolisian akan segera mengungkap siapa dalang di balik teror ini dan memberikan keadilan bagi pihak yang menjadi korban.

“Saya percaya Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu menuntaskan kasus ini dengan transparan dan profesional. Teror semacam ini tidak boleh terjadi di negara hukum seperti Indonesia,” kata Haidar Alwi.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini bisa menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan dan intimidasi terhadap siapa pun, termasuk terhadap jurnalis. Namun, di sisi lain, Haidar berharap media seperti Tempo juga bisa belajar dari peristiwa ini dan mulai menjalankan peran jurnalistiknya dengan lebih bertanggung jawab.

Dengan langkah cepat dari kepolisian, diharapkan kasus ini bisa segera terungkap dan menjadi pelajaran bagi semua pihak: bahwa kebebasan pers harus tetap dijaga, tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab dan etika jurnalistik yang benar.

“Polri sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang, giliran media untuk introspeksi. Jika ingin dihormati sebagai pers yang independen, jadilah media yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan sekadar alat kepentingan politik,” pungkas Haidar Alwi.(Bem)***