Rapor 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Hasil Penelitian LSI Denny JA

Jakarta, Kabariku- Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia mengalami berbagai perubahan di berbagai sektor. Salah satu indikator yang menjadi sorotan utama dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi.

LSI Denny JA mengembangkan cara menilai Presiden yang sudah habis masa jabatannya dengan mengolah tujuh indeks dunia. dari data lembaga internasional terkemuka, seperti The Heritage Foundation, World Bank, dan Transparency International, Jokowi berhasil mendapatkan ‘rapor biru’ dalam indeks ini.

“Skor yang meningkat dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023, serta peningkatan peringkat dari 100 menjadi 53, menunjukkan rapor biru itu,” tulis LSI Denny JA dalam keterangannya, dikutip Minggu (06/10/2024).

“Angka itu menyatakan kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” lanjutnya.

Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi.

Itu seperti kebebasan untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan melindungi properti. Indeks ini sangat penting karena menunjukkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan.

Itu faktor yang berperan besar dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Kebebasan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga yang lebih terjaga, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Ini juga berdampak positif terhadap iklim investasi, di mana negara dengan kebijakan yang lebih terbuka akan lebih menarik bagi investor asing.

Faktor Utama

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi.

“Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi.”

Selain itu, Jokowi juga mendorong investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi.

Kebijakan ini berhasil meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski ada peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi.

Salah satunya adalah birokrasi yang masih lambat dan kompleks juga menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal.

Meskipun OSS telah membantu menyederhanakan proses perizinan, beberapa regulasi di tingkat daerah masih menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi skor kebebasan ekonomi.

Komponen yang Diukur dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 

Indeks Kebebasan Ekonomi terdiri dari empat pilar utama yang masing-masing memiliki beberapa indikator: 

1. Rule of Law: Mengukur perlindungan hak milik, integritas hukum, dan ketegasan dalam penegakan hukum.  Negara yang memiliki sistem hukum yang kuat cenderung memiliki kebebasan ekonomi yang lebih tinggi. Karena adanya perlindungan yang baik terhadap hak milik individu dan kontrak bisnis.

2. Government Size: Mengukur seberapa besar peran pemerintah dalam ekonomi, terutama terkait dengan pengeluaran publik dan tingkat perpajakan. Semakin besar peran pemerintah dalam pengaturan ekonomi, semakin rendah kebebasan ekonomi. 

3. Regulatory Efficiency: Mengukur efisiensi regulasi, termasuk kemudahan memulai bisnis, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan kebebasan moneter. Regulasi yang berlebihan sering kali menghambat pertumbuhan usaha dan inovasi. 

4. Open Markets: Mengukur kebebasan perdagangan, kebebasan investasi, dan kebebasan keuangan. Semakin terbuka suatu negara terhadap perdagangan internasional dan investasi asing, semakin tinggi tingkat kebebasan ekonominya. 

Tantangan

Berdasarkan analisis Indeks Kebebasan Ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dapat disimpulkan bahwa Jokowi berhasil meningkatkan kebebasan ekonomi di Indonesia.

“Meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengurangan ketergantungan pada pengeluaran publik dan penyederhanaan birokrasi di pusat dan tingkat daerah.”

Jika reformasi ini dipertahankan dan diperdalam, Indonesia tidak hanya akan memperkuat pijakan ekonominya di kawasan, tetapi juga membuktikan diri sebagai negara yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip kebebasan pasar global.

“Masa depan yang lebih stabil dan inklusif pun menjadi kemungkinan nyata, seiring kebijakan yang berakar pada keterbukaan dan efisiensi terus berkembang,” demikian keterangan LSI Denny JA.***

Data dan Analisa 10 Tahun Pemerintahan Jokowi dilihat dari 7 Indeks Dunia selengkapnya dapat dibaca, Klik Disini!

Red/K.101