Setelah Dilantik: Prabowo Akan di Persimpangan Jalan

oleh :
In’am eL Mustofa dan JALA8 INSTITUTE

Kabariku- Memperbincangkan partai politik yang berhaluan oposisi di Indonesia agak unik karena sistem pemerintah yang dianut adalah Presidentil, artinya memang eksekutif harus kuat. Kuat artinya kabinet yang disusun oleh Presiden adalah individu yang memiliki kapabilitas atau yang dikenal dengan Zaken Kabinet.

Sedang fungsi parlemen dalam hal  ini DPR, adalah legislator, budgeting dan check and balances atau fungsi control. Hal yang terakhir inilah kemudian sampai detik ini dianggap banci karena Partai Politik juga juga partai oposisi turut serta bergabung dalam kabinet yang disusun berdasar tarik-menarik politik antara Presiden dengan partai Politik.

Teori Oposisi

Dengan pendekatan taksonomi empat dimensi yang dikemukakan oleh  Louwerse & Otjes dapat dikenali empat jenis oposisi: Oposisi pasif  (passive opposition), yakni apabila dimensi pengawasan dan pembuatan kebijakannya sama-sama rendah. Oposisi aktif (active opposition), yakni apabila dimensi pengawasan dan pembuatan kebijakannya sama-sama tinggi.

Oposisi konstruktif (constructive opposition), yakni apabila dimensi pengawasannya rendah namun dimensi pembuatan kebijakannya tinggi. Sedang Oposisi kritis (critical opposition), yakni apabila dimensi pengawasannya tinggi namun dimensi pembuatan kebijakannya rendah.

Memprediksi pilihan prilaku politik Prabowo setelah dilantik nanti berdasar teori diatas maka setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan: pertama kongfigurasi partai politik di parlemen; dalam aspek ini Prabowo terkait dengan perjalanan partai politik pada masa rejim SBY dan Joko Widodo partai politik akan mudah untuk dikendalikan pada awal pemerintahannya. Bahkan parpol yang mengaku oposisi pun akan takluk pada rejim Prabowo. Diprediksi yang sangat potensial untuk menjadi oposisi adalah PKS dan PDIP.

Kedua Pengusaha Politisi, faktor ini menjadi trend di Indonesia ditengah kompetisi yang makin terbuka lebar dan cenderung brutal untuk mendapatkan tiket ke parlemen. Pengusaha kelas kakap dan menengah berkesempatan memainkan jangkar politiknya untuk menancapkan pengaruhnya di parlemen terutama dalam legislasi dan budgeting.

Kepentingan-kepentingan pragmatis akhirnya mendominasi dalam pembuatan Undang-Undang yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengusaha politisi sebagai faktor dominan dan memiliki pengaruh kuat. Mereka ada 2 (dua) macam di dalam parlemen dan di luar parlemen.

Tentu di luar parlemen akan lebih sulit dalam melakukan pelacakan dan kontrol karena pergerakanya halus bahkan bisa meledak jika salah menyentuh, kebanyakan orang menyebut Oligarki. Ciri khususnya adalah oligarki bergerak hanya untuk menaguk keuntungan sebesar-besarnya untuk diri dan kroninya!!.

Faktor ketiga adalah tekanan internasional, dari negara-negara yang memiliki pengaruh ekonomi secara global terutama China, Amerika, Rusia, Jepang, Arab Saudi, Turki dan beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Perancis.

Satu sisi menghendaki kebijakan dalam negri agar pro pasar, liberalism dan demokrasi pada sisi lain beberapa negara tersebut menginginkan agar kebijakan pro negara salah satu negara, misal Cina.

Sedang faktor ke empat adalah faktor Joko Widodo, cepat atau lambat Joko Widodo akan bergegas untuk amankan pengaruhnya karena ia tidak memiliki partai politik untuk bernaung. Maka pilihan Joko Widodo yang paling mudah adalah menempel pada Prabowo.

Pilihan Prilaku Politik Prabowo

Dengan teori Louwerse & Otjes dan empat faktor di atas dapat diprediksi bahwa Prabowo dalam membangun demokrasi politik dan demokrasi ekonomi akan melakukan kemitraan dengan partai politik yang memiliki watak dan prilaku konstruktif pada dua tahun pertama mengingat beban ekonomi Indonesia sangat berat utang yang mengunung (soal jumlah banyak versi) dan pertumbuhan ekonomi yang belum menyentuh angka dua digit, menuju angka 7 pun sudah berat.

Faktor pertama dan ke-empat akan mudah dilalui oleh Prabowo pada dua tahun pertama sekalipun harus mengakomodir Joko Widodo namun pada semester kedua menginjak tahun ke tiga kekuasaan Prabowo, dipastikan bayang-bayang Joko Widodo akan dihilangkan. “ya, jangan ganggu kami saat bekerja”.

Justru yang terberat adalah mengatasi determinasi faktor kedua dan ketiga, para pengusaha politisi dan dunia Internasional. Paling mujarab adalah dengan pendekatan rasional dan hukum, perlu ada keberanian untuk merevisi peraturan/Undang-undang yang ternyata merusak sendi-sendi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sebut saja UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Cipta Kerja/Minerba, UU KPK, UU Keormasan, ijin tambang dll.

Keberanian yang dimaksud adalah duduk bersama kepada semua stakeholder, sehingga terumuskan peraturan yang berujung pada kesejahteraan rakyat dan meminimalisir monopoli ekonomi. Hemat penulis Prabowo dengan ‘kegilaan dan keberanianya mampu melakukan hal itu.

Pada sisi lain, beranikah Prabowo memburu dan menghukum para koruptor dan atau mereka yang merugikan negara dalam jumlah besar? Jika berani tentu publik akan mendukung, prilaku politik dengan hantam koruptor sarat akan populisme namun juga beresiko tinggi karena Indonesia sedemikian rupa terkooptasi oleh para oligarki bahkan negara cenderung dijalankan mirip-mirip gangster.

Maka rasionalisasi peraturan perundang-undangan jika mulus dilaksanakan oleh Prabowo tidak mustahil Prabowo akan memperolah dukungan publik kuat dan banyak sekalipun pilihan kabinetnya diisi oleh para ahli karena mulai dari pintu inilah sesungguhnya Prabowo akan keluar pelan tapi pasti dari bayang-bayang kaum oligarki.

Bahkan jauh ke depan memegang tampuk kekuasaan dua periode terbuka lebar. Lembaga tinktank level 1 dan 2 perlu dimiliki oleh Prabowo untuk mensuplai gagasan dan menyaring/mengkaji arah kebijakan.

Namun jika pada awal pemerintah ternyata kabinet Prabowo hanya diisi para politisi yang berjasa dalam pemenangannya, rakyat tidak akan berharap banyak terjadi perubahan signifikan. Oleh karena itu jika tak ada keberanian dari Prabowo Subianto, gelombang protes akan lebih deras karena himpitan ekonomi rakyat lebih berat. Satu periode bahkan kurang dari satu periode, cukup sudah bagi Prabowo!!.***

Yogyakarta, 04 Agustus 2024

Red/K.101