• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Kamis, September 18, 2025
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Seni Budaya
  • Opini
  • Lainnya
    • Artikel
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Tokoh
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Seni Budaya
  • Opini
  • Lainnya
    • Artikel
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Tokoh
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Tokoh
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home News

Proyek Strategis Nasional Banyak Mangkrak, Ini Catatan PP KAMMI

Redaksi oleh Redaksi
4 Juli 2024
di News, Pemuda
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku- Menjelang pelantikan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) yang direncanakan bulan Juli 2024 mendatang, dari hasil kajian Bidang Pembangunan Infrastruktur PP KAMMI 2024-2026 memberikan catatan.

Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pembangunan infrastruktur harusnya menjadi prioritas namun masih jauh dari Proyek Strategis Nasional (PSN) hanya meningalkan beban negara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

PP KAMMI juga memberikan tantangan kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya yang tak lama lagi berakhir masa kepemimpinan dan kepada Persiden Terpilih Prabowo Subianto dan beserta Menteri-Menteriya yang masih dirumuskan.

RelatedPosts

Kapolda Jabar Ungkap Dugaan Aliran Dana Asing di Balik Aksi Anarkis Bandung, 26 Orang Jadi Tersangka

SIAGA 98: Reformasi POLRI Harus Mengikuti Semangat Reformasi 1998

Kapolri Jenderal Sigit Pastikan Siap Laksanakan Kebijakan Presiden Soal Reformasi Kepolisian

Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api, maka akan mampu meningkatkan konektifitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk impor.

Apalagi pembangunan infrastruktur di bidang energi, listrik, telekomunikasi, bendungan dan irigasi, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa ini.

Presiden Jokowi 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo Subianto. Penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024. Dengan demikian, total PSN saat ini sebanyak 218 proyek dan 15 program.

Sebanyak 16 PSN yang baru ditetapkan pada tahun ini ditaksir membutuhkan investasi sekitar Rp 1.449 triliun. Mayoritas proyek tersebut ditargetkan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari swasta ataupun skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Disisi lain, pemerintah menargetkan pada tahun ini sebanyak 41 PSN rampung, dengan nilai proyek mencapai Rp 554 triliun.

Pada Januari lalu, Jokowi mengatakan ada 42 proyek strategis nasional yang tidak akan rampung pada tahun ini atau saat masa jabatannya berakhir. Nilai seluruh proyek tersebut mencapai Rp 1.427,36 triliun.

Baca Juga  'Analog Switch-Off' TV 116 Kabupaten Kota per 30 April 2022, Berikut Lima Perusahaan Siaran Televisi Digital Terrestrial

Contoh PSN yang tidak akan rampung pada tahun ini adalah jalan tol Serang-Panimbang. Pengerjaan proyek jalan tol tersebut diundur hingga 2025 karena permasalahan lahan. Nilai investasinya mencapai Rp 8,58 triliun.

Harusnya seluruh infrastruktur tersebut dibangun secara simultan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara serentak di beberapa kawasan strategis di Indonesia seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Namun sayangnya ini tidak berjalan sesuai harapan.

Riana Abdul Azis, S.Pd., M.Pd., MCE., Ketua Bidang Pembangunan Insfrastruktur PP KAMMI 2024-2026, mengatakan, terdapat 3 isu besar yang menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pertama, persoalan pembebasan lahan. Isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur.

Persoalan pembebasan lahan banyak ditemukan di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Pembebasan lahan merupakan langkah mendasar dalam pembangunan.

“Jika masalah pembebasan lahan belum selesai, maka tahap pembangunan berikutnya tidak dapat berjalan,” kata Rian. Kamis (04/07/2024).

Rian menjelaskan, persoalan yang muncul dalam pembebasan lahan meliputi kurangnya alokasi dana pembebasan lahan dan lambatnya proses pengadaan lahan.

Sebelum kewenangan diberikan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN), pembiayaan pembebasan lahan tersebar di masing-masing Kementerian/ Lembaga yang menyebabkan kurang berjalan efektif dan efisien.

Setelah ditetapkannya BLU LMAN sebagai satu-satunya badan yang membiayai pembebasan lahan untuk PSN, maka proses pembebasan lahan menjadi lebih terkoordinir dengan baik dan cepat.

Selain itu, hadirnya UU no.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga turut memudahkan proses pembebasan lahan.

“Masalah kedua yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah soal perencanaan dan penyiapan proyek. Ini menempati urutan kedua yang berkontribusi sebesar 27% dalam masalah pembangunan infrastruktur,” ungkap Rian.

Menurutnya, persoalan dalam perencanaan dan penyiapan proyek ini terkait dengan masalah koordinasi antar stakeholder proyek dan kualitas dokumen proyek.

Pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak, mulai dari penanggung jawab proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat secara langsung, menyebabkan sulitnya mencari titik temu dalam merencanakan proyek secara matang.

Baca Juga  ‘Ngariung Kamtibmas’, Polsek Garut Kota Ciptakan Situasi Kondusif Jelang Pilkada 2024

“Belum lagi ketika berbicara tentang ego sektoral dimana masing-masing sektor merasa memiliki kewenangan besar dalam pembangunan infrastruktur, seringkali menyebakan kebuntuan,” jelasnya.

Keberadaan lembaga yang memiliki fungsi koordinatif seperti KPPIP mampu menjadi solusi dalam mengatasi persoalan koordinasi antar sektor.

Sentralisasi lembaga seperti ini juga telah diterapkan dalam beberapa urusan tertentu seperti pembebasan lahan yang saat ini tersentralisir melalui BLU LMAN, perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan juga sentralisasi dalam hal investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Rian menegaskan, pembentukan lembaga-lembaga sentral untuk menangani urusan tertentu inilah yang kedepan dapat meningkatkan percepatan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan kebijakan satu peta (one map policy) agar tidak terjadi perbedaan rencana tata ruang di Indonesia.

Persoalan lain dalam hal perencanaan dan penyiapan proyek adalah pada partisipasi swasta. Sejak awal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak ingin membebankan APBN.

KAMMI menilai pemerintah harus membuka adaya partisipasi swasta. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan diindikasikan sebesar Rp 6.445 triliun.

Salahsatuya juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi sesuai Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 711 triliun, dengan pendanaan dari APBN sebesar Rp 340,16 triliun.

Sementara, sisanya Rp370,84 triliun akan didorong melalui pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni.

Adapun pendanaan kreatif dilakukan untuk infrastruktur yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi, sementara pendanaan APBN melalui rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU), difokuskan untuk peningkatan SDM Perhubungan dan pendanaan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) yang secara finansial tidak menguntungkan, dengan tujuan pemerataan pembangunan.

Baca Juga  KAMMI Jabar Minta Pemprov Lebih Serius Cegah HIV AIDS

“Untuk itu diperlukan dokumen proyek yang layak dan bisa memberikan penjelasan kepada swasta,” lanjutnya.

KAMMI menilai, kualitas desain proyek selama ini dianggap kurang meyakinkan para investor untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu desain proyek yang dibuat belum memenuhi standar internasional.

“Untuk itulah KPPIP mendapat mandat salah satunya untuk menyiapkan dokumen desain penyiapan proyek berstandar internasional dalam bentuk dokumen pra studi kelayakan atau Outline Business Case (OBC) dan penetapan skema pendanaan,” terangnya.

Dalam dokumen penyiapan proyek, lanjut Rian, tertera berbagai keterangan informasi mengenai proyek, seperti nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan finansial yang akan didapat, termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang ditawarkan pemerintah serta proyeksi resiko investasi.

Ketiga, masalah pendanaan berkontribusi sebesar 25% dari seluruh masalah infrastruktur. Dalam hal skema pendanaan ini terdapat 4 skema yang harus ditetapkan pemerintah yaitu APBN, BUMN, baik atas inisiatif korporasi maupun penugasan dari pemerintah, swasta, dan terakhir skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Skema pendanaan alternatif lainnya adalah PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran) yaitu pembiayaan proyek yang dibiayai oleh sumber dana selain dari anggaran milik Pemerintah, contohnya, dana kelolaan jangka panjang (asuransi, dana repatriasi pengampunan pajak, dana pensiun, dll.), dan private equity investors.

“Namun ini juga hanya jadi wacana terlihat dari Beberapa project yang belum berhasil yang di bebankan ke persiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Seluruh persoalan infrastruktur yang telah diidentifikasi sampai saat ini belum adaya upaya dan solusi kongkrit pemerintah.

Rian menembahkan, setelah Pemilu anggaran sangat tergerus drastis dan hutang negara melejit bahan-bahan sembako dinaikan bukan berarti tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur telah sirna.

Rian meyakini akan muncul tantangan-tantangan berikutnya yang akan mengasah kreatifitas dan kegigihan bangsa ini untuk menghadapinya.

“Salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur, hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana yang ada,” tandasnya.***

Red/K.101

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim IndonesiaPP KAMMIProyek Strategis Nasional mangkrak
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Polsek Banjarwangi Amankan Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam Tanpa Hak

Post Selanjutnya

Buntut Serangan Server PDN 2, Dirjen Aptika Kominfo Semuel A Pangerapan Resmi Undur Diri

RelatedPosts

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan konpers pengungkapan kasus gelombang aksi anarkis Bandung

Kapolda Jabar Ungkap Dugaan Aliran Dana Asing di Balik Aksi Anarkis Bandung, 26 Orang Jadi Tersangka

17 September 2025
Prosesi Penganugrahan Pangkat Jenderal Kehormatan Komjen Ahmad Dofiri di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

SIAGA 98: Reformasi POLRI Harus Mengikuti Semangat Reformasi 1998

17 September 2025
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri agenda di Istana Negara, Jakarta

Kapolri Jenderal Sigit Pastikan Siap Laksanakan Kebijakan Presiden Soal Reformasi Kepolisian

17 September 2025
Menteri Luar Negeri Sugiono saat hadir dalam ASEAN foreign Ministers Retreat (AMM Retreat) di Langkawi, Malaysia, Minggu (19/1/2025). (Kementerian Luar Negeri.)

Indonesia Tegaskan Solidaritas dengan Qatar dan Palestina di KTT Darurat Timur Tengah

17 September 2025
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Diskominfo Jabar

Jabar Catat PHK Tertinggi Nasional pada Agustus 2025, Dedi Mulyadi: “Jumlah Industri dan Penduduk Kita Terbesar”

17 September 2025
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan.

Presiden Prabowo Targetkan Polri Profesional, Yusril: Keppres Tim Reformasi Sudah Disiapkan

16 September 2025
Post Selanjutnya

Buntut Serangan Server PDN 2, Dirjen Aptika Kominfo Semuel A Pangerapan Resmi Undur Diri

Mochammad Afifuddin Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU Gantikan Hasyim Asy'ari

Discussion about this post

KabarTerbaru

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan konpers pengungkapan kasus gelombang aksi anarkis Bandung

Kapolda Jabar Ungkap Dugaan Aliran Dana Asing di Balik Aksi Anarkis Bandung, 26 Orang Jadi Tersangka

17 September 2025
Prosesi Penganugrahan Pangkat Jenderal Kehormatan Komjen Ahmad Dofiri di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

SIAGA 98: Reformasi POLRI Harus Mengikuti Semangat Reformasi 1998

17 September 2025
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri agenda di Istana Negara, Jakarta

Kapolri Jenderal Sigit Pastikan Siap Laksanakan Kebijakan Presiden Soal Reformasi Kepolisian

17 September 2025

Seleksi Administrasi Calon Anggota Baznas 2025 – 2030, 141 Peserta Lulus

17 September 2025
Prosesi Penganugrahan Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Ahmad Dofiri dan Djamari Chaniago

17 September 2025

Presiden Prabowo Lantik Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago, Eks Pangkostrad ke Kursi Menko Polkam

17 September 2025

Bahas Sinergi dan Penguatan P4GN, Kepala BNN RI Bertemu Gubernur DKI Jakarta

17 September 2025

Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 Ditetapkan Rp9,49 Triliun Setelah RDP Bersama Komisi II DPR RI

17 September 2025

Jawab Tantangan Penyediaan Event Kreatif, Kementerian Ekraf Bersinergi dengan Loket

17 September 2025

Kabar Terpopuler

  • Korwil Pendidikan Dibubarkan Bupati Garut, Tuai Pro Kontra

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Reshuffle Kabinet: ⁠Erick Thohir, Menpora Baru di Kabinet Merah Putih

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rencana Reformasi Polri, SIAGA 98: Presiden Perlu Panggil Kompolnas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polri Profesional: Deretan Pati Polri Aktif Lulusan Akpol 1990-1996 Peraih Adhi Makayasa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gaya Bahasa Politik Prabowo Menurut Pandangan Linguistik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Tujuh  Anak Try Sutrisno: Dari Jenderal, Dosen, hingga Psikolog di Amerika Serikat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • SIAGA 98: Reformasi POLRI Harus Mengikuti Semangat Reformasi 1998

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku adalah media online yang menyajikan berita-berita dan informasi yang beragam serta mendalam. Kabariku hadir memberi manfaat lebih

Kabariku.com Terverifikasi Faktual Dewan Pers dan telah mendapatkan Sertifikat dengan nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Seni Budaya
  • Opini
  • Lainnya
    • Artikel
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Tokoh
    • Pembangunan

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.