Ada Peluang Perintangan Kasus Korupsi di Kementan, Ini Penjelasan Hari Purwanto

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memanggil beberapa kali Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) namun selalu bertepatan dengan agenda kerjanya. Mentan SYL juga bersikap kooperatif dengan meminta penjadwalan ulang.

Kemudian pada Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi KPK menggeledah rumah dinas Mentan SYL. Di rumah yang beralamat di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan itu, tim penyidik mengamankan uang puluhan miliar rupiah, sejumlah dokumen hingga 12 senjata api.

Saat penggeledahan, Syahrul sendiri tengah berada di luar negeri untuk menjalankan tugas sebagai menteri.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai bahwa temuan KPK di rumah dinas Mentan SYL tentunya dapat langsung digunakan untuk menetapkan dan mengumumkan Mentan sebagai tersangka.

“Apalagi langkah kooperatif KPK sudah dilakukan walaupun selalu bersamaan dengan agenda kerja Mentan. Bahkan saat penggeledahan rumah dinas, kok bisa bersamaan dengan agenda kerja Mentan yang sedang berada di luar negeri,” ujar Hari. Senin (2/10/2023).

Pemanggilan beberapa mantan pegawai KPK sebagai saksi, menurut Hari juga dapat dianalisa.

Namun, Hari menegaskan bahwa utamanya pemanggilan saksi mantan pegawai KPK yaitu pertama, mencarikan solusi atau jalan keluar atas dugaan korupsi Mentan SYL.

“Apalagi 3 mantan pegawai KPK tersebut menyandang status pengacara dan paham pola kerja didalam KPK sendiri,” beber Hari.

Kedua, Hari juga menyinggung soal dapat diduganya mantan pegawai KPK tersebut ikut terlibat dalam dugaan korupsi Mentan SYL.

“Tentunya 3 mantan pegawai KPK tersebut masih membangun koneksitas dengan pegawai didalam KPK. Bisa juga telah membangun hubungan emosional saat masih menjabat ataupun sudah tidak menjabat di KPK,” tandas dia.

Ia menyinggung peluang untuk melakukan perintangan yang bisa saja terjadi karena pernah ada hubungan kerja dan masih membuka ruang komunikasi sampai saat ini.

“Ingat, tidak semua pegawai KPK yang setuju Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat itu loyal dengan pimpinan KPK saat ini. Yang tidak setuju TWK bisa tetap loyal dengan pimpinan sebelumnya,” ucap Hari.

Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, menurut Hari, ini sangat kuat dugaan telah terjadinya tindak pidana dengan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang telah dikumpulkan oleh KPK.

“Terkait klaster-klaster yang dimaksud tentunya KPK yang memiliki kewenangan atas temuan-temuan mulai penyelidikan sampai penyidikan. Tentunya bisa salah satu klaster tersebut adalah food estate,” tutupnya.***

Red/K.101

Berita Terkait :