Dilantik sebagai Ketua Peradi Kabupaten Garut, Syam Yousep Langsung Tancap Gas

Garut, Kabariku- Syam Yousep dilantik sebagai Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Garut, Jawa Barat periode 2023-2028.

Syam bersama 11 rekan DPC Peradi Kabupaten Garut dilantik di Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut pada hari Kamis (14/9/2023).

Usai pelantikan, Syam Yousep, mengatakan, pelantikan pengurus DPC ini hasil dari Muscab Peradi Garut yang pertama, dengan jumlah anggota 46 orang dan calon anggota yang sudah lulus ujian sebanyak 6 orang.

Usai pelantikan Peradi Garut langsung tancap gas bikin gebrakan dengan program kerjasama dengan 2 instansi pemerintah.

“Hari ini kita langsung merencanakan kerja sama setidaknya dengan 2 instansi di Garut. Dengan DPMPD dalam program satu Advokat satu kecamatan. Satu orang advokat Peradi bertugas melakukan pembinaan di wilayah kecamatan yang ditunjuk kemudian,” tuturnya.

Dikatakannya, advokat Peradi yang bertugas di kecamatan tersebut berkewajiban melakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat setempat secara gratis.

Selain itu, lanjut Syam, di Peradi ada Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang gratis mulai konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

“Untuk PBH ini tidak boleh menerima bayaran, gratis bagi masyarakat yang memerlukan bantuan,” jelas dia.

Syam menjelaskan, ada satu tugas berat bagi para advokat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Tupoksi advokat. Sebab banyak masyarakat beranggapan advokat itu pembela orang yang salah.

“Sebetulnya tugas advokat itu hanya memastikan seseorang dituntut atas perbuatan sesuai dengan pasal yang dituduhkan, bukan membela perbuatannya,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Peradi Garut, Haryono, mengatakan, Peradi Garut yang sekarang ini lebih terstruktur, dengan pengabdian yang cukup bagus.

“Kalau kita lihat dari teman-teman muda pengacara ini mereka sudah relatif sanggup untuk mendampingi masyarakat tidak mampu,” katanya.

Menurutnya posisi advokat ini sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“APH itu sebetulnya ada tiga, Polisi, Kejaksaan dan pengacara. Ini sangat penting, tinggal bagaimana peran peran kita ini lebih dioptimalkan, terkait dengan perundang undangan yang relatif baru kan sekarang dengan adanya undang undang cipta kerja. Mudah mudahan mereka bisa membantu masyarakat miskin ekstrim,” tutup Haryono.***

Red/K.101