Puluhan Pegawai Terlibat Kasus Pungli di Rutan, KPK Minta Maaf dan Pastikan Usut Tuntas

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di rumah tahanan (rutan) KPK mencapai Rp. 4 Miliar dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022.

Dugaan pungli tersebut terjadi di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Gedung Merah Putih. Namun demikian, pendalaman juga dilakukan di tiga rutan lainnya milik KPK.

Seperti diketahui, KPK memiliki empat rutan. Tiga rutan lainnya, yakni; Cabang Pomdam Jaya Guntur, Cabang Gedung ACLC atau Kavling C1 Gedung KPK lama, dan Cabang Mako Puspomal.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, menyesali hal tersebut juga memahami insan KPK merupakan manusia yang tak luput dari dosa.

“KPK memahami bahwa Insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Maka kami membangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusionalitas, bukan secara personal,” ujar Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (22/6/2023).

Ghufron menyebut, adanya dugaan layanan istimewa yang diberikan di balik pemberian pungli. Saat ini kasus di rutan KPK tengah diselidiki.

“Momen-momen apa yang terjadi dugaan-dugaan pungli ini, sebagaimana kita ketahui bahwa rutan itu tempat terbatas. Terbatas tentang komunikasi tentang fasilitas dan lainnya,” kata Ghufron.

“Untuk dapat fasilitas-fasilitas itu, sebagaimana Anda sampaikan tadi, ada duit masuk yang mestinya tidak boleh bawa duit, tapi untuk memasukkan duit itu butuh duit,” tambahnya.

Fasilitas istimewa lain yang diduga didapat dari proses pungli di rutan berkaitan dengan pemberian alat komunikasi.

Ghufron menduga pungli diberikan agar ada alat komunikasi yang bisa dimiliki para tahanan di dalam rutan.

“Atau tidak boleh berkomunikasi untuk kemudian butuh komunikasi alat komunikasi masuk itu butuh duit. Nah di sekitar itu pungutan liar terjadi,” katanya.

Ghufron mengatakan potensi layanan istimewa itu masih dalam tahap penelusuran. KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait kasus pungli yang diduga terjadi di rutan KPK.

Terkait kasus ini, KPK melalui Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas dugaan keterlibatan puluhan pegawainya pada kasus pungli di rutan KPK.

“Jadi sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf untuk masyarakat Indonesia atas dugaan tipikor yang terjadi di penjagaan dan perawatan Rutan Klas I Jakarta Timur cabang (Gedung Merah Putih) KPK,” kata Yuyuk Andriati.

Yuyuk memastikan, bahwa KPK bakal mengusut tuntas kasus ini. Ia pun meminta masyarakat untuk turut mengawal penanganan dugaan pungli tu.

“Kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara transparan dan juga mengajak masyarakat berperan serta untuk mengawal perkara ini,” ungkap Yuyuk.

Sementara itu, Sekjen KPK Cahya H. Harefa menambahkan, ada tim yang bakal dibentuk untuk mengusut tindakan indisipliner para pegawai yang terlibat.

“Dengan melibatkan lintas unit,” tegasnya.

Tim ini nantinya juga akan memperbaiki tata kelola rutan yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.

“Langkah ini merupakan salah satu upaya jangka panjang mencegah kasus serupa terjadi,” lanjut Cahya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkap adanya dugaan pungli di Rutan KPK. Berdasarkan data sementara yang dikantongi Dewas, nilainya ditaksir mencapai Rp 4 Miliar.

“Benar, Dewan Pengawas telah menemukan dan membongkar kasus terjadinya pungli di Rutan KPK,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di Gedung Dewas, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Tumpak mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dugaan pungli ini ke Pimpinan KPK. Sehingga nantinya temuan itu dapat ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan.

“Dewas tentunya juga akan memeriksa masalah etiknya. Kalau sudah pidana pasti (menyangkut) etik,” tambah Tumpak menjelaskan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengungkapkan, sejauh ini pihaknya menemukan nilai pungli tersebut mencapai Rp 4 Miliar. Namun, menurut dia, jumlah tersebut masih dapat bertambah.

“Periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara, mungkin akan berkembang lagi,” ungkap Albertina.

Albertina menjelaskan, pungli ini dilakukan terhadap para tahanan di Rutan KPK. Dia menyebut, pungutan tersebut salah satunya dalam bentuk setoran tunai menggunakan rekening pihak ketiga.

Albertina menegaskan, dugaan pungli di Rutan KPK ini merupakan temuan Dewas.

“Tidak ada pengaduan (masyarakat). Jadi, kami disini ingin menyampaikan bahwa Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini. Siapa saja kami tidak pandang, semua yang tidak tertib akan ditertibkan termasuk pungutan di KPK,” tutup Albertina.***

Red/K.101