Jakarta, Kabariku- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dengan menggunakan perencanaan, visi, dan strategi besar yang taktis dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
“Sekali lagi, kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar, tapi strategi taktis,” kata Presiden Jokowi pada peluncuran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kamis (15/6/2023), di Djakarta Theater, Jakarta.
Presiden menjelaskan, pada 2030 Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di mana 68,3 persen total penduduk berusia produktif. Peluang yang hanya terjadi satu kali dalam setiap peradaban sebuah negara tersebut, kata Presiden, harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi bencana.
“Di sebuah negara di Afrika di 2015 juga mendapatkan bonus demografi, tapi dalam tujuh tahun justru yang terjadi pengangguran melonjak menjadi 33,6 persen. Saya tidak usah sebut negaranya mana tapi saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara tahu. Dan, kita tidak ingin terjadi seperti itu,” ujarnya.
Kepala Negara menyampaikan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi lima besar ekonomi dunia. Meskipun secara perhitungan angkanya sudah ada, lanjut Presiden, tantangan untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah.
“Dari Bappenas saya sudah dengar kalkulasinya, dari McKinsey saya sudah dengar hitungannya, dari IMF saya sudah dengar hitungannya, dari Bank dunia (World Bank) juga saya dengar hitung-hitungannya, hampir mirip-mirip tetapi tantangannya itu juga tidak mudah,” jelas Presiden.
Presiden Jokowi menekankan, Indonesia harus terus meningkatkan pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNI) dan menurunkan tingkat kemiskinan untuk menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Perkiraan kita [PNB] di tahun Indonesia Emas 2045 itu berada di angka kira-kira 23.000 sampai 30.300 dolar AS per kapita. Itu lompatannya. Tingkat kemiskinan sekarang ini meskipun sudah single digit, yaitu di angka 9,57 persen, tapi masih tetap angka itu kita harus sampaikan, masih tinggi. Dan, di tahun 2045 diperkirakan di 0,5 sampai 0,8 persen,” urainya.
Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Presiden Jokowi menyebutkan, setidaknya ada tiga hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045.
Pertama adalah stabilitas bangsa dan negara. “Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada,” terangnya.
Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Presiden menyampaikan, kepemimpinan pada sebuah bangsa ibarat tongkat estafet yang harus bersambung dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan.
“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, ‘Pak, dimulai dari nol ya’ sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Ndak kan. Masa kayak meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur poco poco, ndak,” paparnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya hilirisasi industri, yang jika berhasil akan melompatkan Indonesia.
“Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Membangun, misalnya urusan hilirisasi mineral, membangun ekosistem EV battery. Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi cathode, bisa jadi prekursor, bisa jadi lithium battery,” ujarnya.
Disamping itu, orientasi pembangunan yang Indonesiasentris juga penting dilakukan yakni dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan bisa memeratakan ekonomi Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa dan 58 persen produk domestik bruto (PDB/GDP) Indonesia juga berada di Jawa.
“Oleh sebab itu, beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun yang akan datang, tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi, IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan,” tegasnya.
Yang ketiga adalah sumber daya manusia (SDM), yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia.
“Ini kekuatan besar kita, jangan tapi juga jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya, baik secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin. Ini yang harus kita benahi total, termasuk penguasaan iptek,” tandasnya.***
*Humas_Setkab
Red/K.101