Saweran dan Politik Uang

Catatan Komisaris

Kabariku-  Pada mulanya saweran adalah istilah budaya, khas masyarakat Sunda, khususnya di tanah Parahiyangan sebagai tradisi dalam adat pernikahan.

Dalam tulisan ilmiah Embang Logita berjudul “Lagu saweran dalam pernikahan adat sunda”, Universitas Wiralodra Indramayu, 2019, disebutkan bahwa budaya nyawer atau saweran dalam adat pernikahan Sunda menjadi acara yang menambah semarak dan kemeriahan prosesi pernikahan. Nyawer mampu menciptakan suasana keakbraban diantara kedua mempelai, karena tidak hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa bersemangat untuk mengambil benda-benda saweran.

Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa nyawer atau saweran merupakan budaya menaburkan beberapa benda-benda kecil yang dilakukan oleh orang tua kedua mempelai. Konon dengan menaburkan benda-benda tersebut dapat memberikan petunjuk kepada kedua calon mempelai agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang berbahagia, dan tidak lupa untuk senantiasa bersedekah kepada orang yang membutuhkan.

Acara nyawer ini dilakukan setelah ijab kabul pernikahan.

Terminologi ini kemudian banyak digunakan pada peristiwa lain tak terbatas pada acara pernikahan, tetapi juga merambah pada acara dangdutan, saat penyanyi diberi uang (disawer) penonton. Dan kini istilah tersebut merambah dalam peristiwa politik, digunakan sebagai istilah bagi-bagi uang dalam momen politik.

Penggunaan istilah ini tidak semata bentuk kreatifitas dan memudahkan memberikan pengertian yang dapat dipahami, karena sudah mentradisi sehingga berkonotasi sesuatu yang lumrah, dan pada akhirnya bagi-bagi uang dalam politik adalah peristiwa biasa saja.

Namun, saatnya kita meninggalkan dan tidak menggunanakan istilah tersebut (sawer-nyawer) dalam peristiwa bagi-bagi uang yang dilakukan politisi kepada pemilih, baik dalam momen kunjungan atau kampanye, atau peristiwa politik lainnya. Sebab, bagi-bagi uang dalam politik pemilihan adalah bagian dari politik uang atau money politik yang merupakan peristiwa pidana.

Negara mengatur larangan politik uang dalam pemilihan melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai peristiwa pidana (Pasal 523), yang menyatakan bahwa setiap orang (pelaksana pemilu, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu) pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye dan pemilih.

Politik uang atau money politik adalah korupsi electoral, korupsi ini adalah embrio korupsi politik.

Korupsi electoral adalah bentuk memanipulasi pemilih untuk menentukan pilihannya bukan berdasarkan aspirasi politiknya melainkan karena pemberian uang atau benda-benda tertentu. Akibatnya, hasil pemilihan akan melahirkan wakil dan pemimpin yang manipulatif, dan pergantian kekuasaan (legislative-eksekutif) melalui proses pemilu atau demokrasi, atau pemerintahan rakyat berubah menjadi moneykrasi, atau kekuasaan berdasarkan uang.

Berbagi uang di masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara bukanlah saweran dalam pengertian budaya, melainkan tindak pidana politik uang, dan penggunaan istilah bagi-bagi uang dalam politik sebagai saweran tentu akan merusak pengertian saweran dalam tradisi kita.

HASANUDDIN, Komisari WP