MPKH akan Ambil Langkah Hukum ke Bawaslu jika Pengusutan Aksi Sawer di Halaman KPU Tidak Akuntable

Garut, Kabariku- – Masyarakat Pemerhati Kebijakan Dan Hukum (MPKH) Asep Muhidin, S.H mendorong Bawaslu bergerak dan bertindak cepat, akuntabel dan transfaran menegakan etik dan pelanggaran pemilu dalam peristiwa aksi nyawer Ketua Partai NasDem di halaman kantor KPU beberapa waktu lalu.

“Kami mendorong Bawaslu dapat bergerak, bertindak cepat, akuntabel dan transfaran dalam menegakan etik dan pelanggaran pemilu serta hasilnya secara koheren utuh disampaikan kepada publik, tidak setengah-setengah,” kata Asep Muyidin, Kamis 18 Mei 2023.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dari informasi yang diterima Asep, Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil Ketua Partai Nasdem dan dua Bacaleg lainnya yang melakukan aksi nyawer di halaman KPUD Garut.

Pemanggilan terhadap Ketua Parpol dan dua bacaleg tersebut dilakukan Bawaslu pada Kamis (18/5/2023) sekitar pukul 09.00 WIB.

Asep menyatakan, ia telah mengamati beberapa video peristiwa nyawer Ketua Partai Nasdem di halaman kantor KPUD Garut yang dilakukan setelah mendaftarkan bacalegnya.

Menurutnya, peristiwa itu sangat mencoreng lembaga KPUD Garut sebab pada waktu itu ada petugas pengamanan yang berjaga.

Selain itu, meskipun salah satu petugas KPU meminta menghentikan aksi sawernya, tapi pelaku sawer tidak mengindahkan.

“Itu merupakan perbuatan pembangkangan dan merendahkan marwah KPU Garut,” tegas Asep.

Asep menduga aksi nyawer di halaman KPU sudah dipersiapkan terlebih dulu. Hal tersebut terlihat dari kesiapan uang untuk saweran dan ekpresi saat melakukan saweran.

Bahkan, katanya, ketiga orang yang melakukan aksi nyawer itu bergantian naik replika Dogar (Domba Garut) seperti sedang hajatan internal.

“Kalau memang itu ekpresi sepontan, tidak mungkin ada persiapan uang dan bergantian aksi nyawernya yang masih berada di halaman KPUD Garut. Coba Bawaslu perhatikan dengan saksama secara utuh videonya, ada kalimat yang diucapkan, ada gerak tangan dan lainnya,” beber Asep.

Menurut Pasal 93 huruf b ayat (1) Junto Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Asep mengungkapkan, Bawaslu Kabupaten Garut dapat menelaah terhadap pelanggaran atau larangan yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf e dan huruf a, yaitu mengganggu ketertiban umum dan menggunakan fasilitas pemerintah.

“Faktanya aksi sawer itu berada di sekitar halaman kantor penyelenggara pemilu sehingga masih termasuk ke dalam fasilitas pemerintah atau mengganggu ketertiban umum, dalam artian para pekerja di KPUD Garut pastinya terganggu sejenak akibat adanya aksi nyawer itu. Buktinya terihat dalam video petugas ada yang melihat atau menonton, bukannya melaksanakan tugas dan bekerja,” ujarnya.

Asep menegaskan, jika Bawaslu tidak berani melakukan pemeriksaan yang akuntabel dan transfaran, karena Ketua Partai Nasdem merupakan isteri orang nomor satu di Garut, maka pihaknya akan mengajukan langkah hukum kepada Bawaslu.

“Kami akan terus memantau hingga akhir, apabila tidak transfaran dan akuntabel, maka kami akan mengajukan langkah hukum kepada Bawaslu,” jelasnya.

Asep mengakui bahwa saat ini belum masa kampanye tetapi seperti sudah seperti kampanye.

“Seharusnya dalam mendaftarkan bakal calon menggunakan tata cara yang etis dengan etika politik yang baik karena akan mengambil hati rakyat untuk memilih calon wakilnya dari Partai Nasdem,” katanya.

Asep berharap, Bawaslu mengambil sikap dan tindakan tegas dalam mengusut peristiwa sawer di KPU.

“Apabila terbukti melakukan pelanggaran, ya harus tegas bila perlu hasil pemeriksaannya Bawaslu Garut agar merekomendasikan KPUD Garut mencoret peserta bacaleg yang nyawer itu,” bebernya.

Menurutnya, bahaya jika calon wakil rakyat yang belum tentu terpilih tidak memiliki etika.

“Apalagi kalau sudah duduk di kursi wakil rakyat (DPRD) Garut, potensi abuss of power akan terjadi karena ini masalah jati diri atau etika pribadi, bukan etika partai. Kalau partai pasti memerintahkan bagus,” jelasnya.***