Raker Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun, Benny K Harman: Menkopolhukam dan Kepala PPATK Ada Niat Politik Tak Sehat ke Kemenkeu

Jakarta, Kabariku-  Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menduga Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, memiliki niat politik tak sehat terhadap Kementerian Keuangan terkait gaduhnya kabar transaski mencurigakan Rp300 triliun.

Hal itu disampaikan Benny K. Harman dalam acara rapat dengar pendapat terkait transaski mencurigakan Rp300 triliun dengan Kepala PPATK di DPR RI, Selasa (21/3/2023).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam kesempatan itu, Benny K. Harman menanyakan boleh tidaknya Kepala PPATK dan Menkopolhukam membuka hasil analisis dan laporan PPATK ke publik.

“Apakah menurut saudara, PPATK dan Menkopolhukam boleh membuka laporan ini ke publik, coba tunjukkan kepada saya?” kata Benny K Harman.

“Sebab jika tidak ada aturannya, maka saudara Menkopolhukam dan Anda (Kepala PPATK) punya niat politik tak sehat kepada Kemenkeu,” kata Benny K Harman sambil menunjuk ke arah Ivan.

Dalam raker tersebut, Kepala PPATK memang menjadi cecaran pihak Komisi III DPR RI.

Sebelum Benny K Harman, anggota F-PAN Sarifuddin Sudding juga mengatakan bahwa laporan PPATK itu sifatnya intelejen, bukan untuk disampaikan ke publik.

“Yang saudara temukan di situ sifatnya kan intelijen, tidak bisa disampaikan ke pihak lain. Itu pasal 47 (UU TPPU) jelas ke presiden dan dpr bukan ke pihak lain,” ujar Suding.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, ia melaporkan hal itu kepada Menkopolhukam terkait posisinya sebagai Ketua Tim TPPU di mana sekretarisnya Ivan sendiri.

Terkait pernyataan Benny K Harman, Ivan membantah dirinya memiliki niat politik tak sehat terhadap Kemenkeu.

“Demi Allah sama sekali tidak ada. Saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris komite nasional,” ujarnya.

Ivan juga menegaskan, dirinya tak ikut membuka laporan itu ke publik.

Di akhir rapat kerja, seluruh anggota Komisi III mendesak pimpinan Komisi III agar segera menggelar rapat kembali dengan Menkopolhukam terkait transaski mencurigakan Rp300 triliun tersebut.

“Ini penting agar persoalannya jelas sehingga publik tak bertanya-tanya dan menjadi kegaduhan,” kata Benny.***

Red/K.1001