BEM PTAI Nilai Kewenangan Penyidikan oleh OJK Bertentangan dengan KUHAP dan UU No 2 Tahun 2022

Jakarta, Kabariku- Undang-Undang tentang Pengembangan Penyidikan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi satu-satunya yang memiliki hak melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kewenangan itu pun mendapat kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Forum Komunikasi Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI).

ADVERTISEMENT

Koordinator BEM PTAI se-Indonesia Cecep Hidayatullah mengatakan, pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK sangat bertentangan dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Negara telah menempatkan Institusi Polri sebagai lembaga utama yang memiliki kewenangan absolut sepanjang berkaitan dengan Harkamtibmas dan Penegakan Hukum di bidang fungsi penyidikan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,” kata Cecep. Jum’at (6/1/2023).

Karena itu, menurutnya, idealnya kewenangan penyidikan OJK yang merupakan supporting system seharusnya bersifat terbatas.

Penguatan Sektor Keuangan, Cecep menjelaskan, hanya dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik OJK terhadap Ketentuan Pasal 49 RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan telah bertentangan dengan Konstitusi Pasal 30 Ayat 4, UU Polri Pasal 14 dan Ketentuan Pasal 6 Hukum Acara Pidana KUHAP yang tidak mengenal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu.

“Penyidik OJK seharusnya tetap tunduk terhadap ketentuan Pasal 6 KUHAP dalam bingkai checks and balances koordinasi dan supervisi yang menjadi rujukan hukum acara (KUHAP Pasal 6) dalam bidang penanganan tindak pidana khusus,” jelasnya.

Lanjut dia, Peran independensi kelembagaan OJK tidak dapat ditafsirkan berdiri sendiri.

“Dalam arti hubungan kelembagaan dengan institusi Polri sebagai alat negara lembaga utama dalam bidang penegakan hukum yang memiliki derajat legitimasi konstitusional dalam hal kewenangan Penyidik dan Penyidikan semua tindak pidana,” ujarnya.

Hal demikian sejatinya telah dirumuskan secara konsisten oleh pembentuk Undang-Undang, sejak melahirkan UU OJK 2011.

“Terkait dengan penempatan keberadaan penyidik OJK yang ‘melibatkan’ Penyidik Polri atau dari Pihak Kepolisian,” tutup Cecep.***

Red/K.103

BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini