Kabariku- Upaya gugatan Ferdy Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) harus dilihat sebagai upaya Sambo sebagai ‘momentum perlawanan’.
Demikian disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, SH., melalui sambungan selullernya, Jum’at (30/12/2022).
“Saya mengatakan istilah momentum perlawanan, tampaknya Sambo tidak akan menyerah dan akan menggunakan celah yang ada, celah internal didalam Kepolisian maupun terkait dengan rentannya Mafia Peradilan untuk dipergunakan Sambomemperjuangkan haknya,” kata Sugeng.
Ketua IPW ini menyebut, Dari sisi proses dan substansi upaya Sambo ini akan membentur tembok. Artinya, bisa diduga akan ditolak.
“Apabila pandangan dalam hukum dalam normatif adalah benar. Tidak demikian apabila sudah masuk dalam dunia Peradilan, Mafia Hukum akan bekerja disana,” tutur Sugeng.
Lebih jauh Ketua IPW ini menjelaskan, Keputusan Presiden memberhentikan Sambo yang digugat ke PTUN telah memenuhi dua syarat.
Pertama, Presiden menerbitkan surat PTDH didasarkan dua proses di Komisi Kode Etik Kepolisian dan pada Tingkat Banding Kode Etik Kepolisian.
Dari sisi materil, Sugeng memaparkan, perbuatan Sambo telah melanggar Kode Etik kategori berat dengan melanggar Perpol nomor 7 tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian serta Perkap nomor 15 tahun 2015 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.
“Jadi sebetulnya dari sisi hukum sudah tidak ada celahnya. Tetapi ditengah kondisi hukum kita pada masa pemerintahan yang terkesan kurang diperhatikan, maka bisabergentayangan Mafia Hukum disana,” tukas Sugeng.
Momentum perlawanan ini diciptakan Sambo, menurut Sugeng, karena secara internal banyaknya problematika atau masalah di internal Kepolisian.
“Pergesekan kelompok-kelompok Jenderal, kemudian Sambo juga melihat celah kasus Ismail Bolong belum tutup buku,” ujarnya.
Sambo, lanjut Sugeng, sedang menunggu ada pihak yang melaporkan kasus Ismail Bolong terkait dugaan gratifikasi (suap) yaitu tindak pidana korupsi maupun Kode Etik.
“Karena samapai saat ini belum ada yang membawa tiga bukti permulaan yang menjadi dasar pengaduan masyarakat, misalnya kepada KPK,” terangnya.
Karena, Sugeng menjelaskan, KPK adalah lembaga/institusi penegak korupsi yang memang sebetulnya fokus pada korupsi aparatur penegak huku.
“Sambo melihat celah momentum perlawanan ini juga untuk memelihara situasi tersebut bisa tercapai,” tandasnya.
Sambo Gugat Presiden dan Kapolri ke PTUN
Diketahui Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sambo mempermasalahkan pemecatan dirinya sebagai anggota Polri.
Melansir situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Sambo mengajukan gugatan pada hari ini, Kamis (29/12/2022). Permohonan gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 476/G/2022/PTUN.JKT.
“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi petitum permohonan tersebut, dikutip Kamis (29/12).
Dalam petitumnya, Sambo ingin PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Jokowi (tergugat I) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022.
PTUN Jakarta juga diminta memerintahkan Listyo (tergugat II) untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak Sambo sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
“Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” dalam permohonan Sambo.
Kasus Pembunuhan Berencana
Diketahui dalam kasus ini, Sambo dipecat dari Polri imbas dari kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Sambo saat ini tengah diadili atas kasus tersebut dan dugaan perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Berdasarkan surat dakwaan jaksa, Sambo disebut melakukan dugaan pembunuhan berencana bersama-sama dengan istrinya Putri Candrawathi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma’ruf.
Pembunuhan terhadap Yosua terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaan, Richard dan Sambo disebut menembak Yosua.
Latar belakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilecehkan Yosua saat berada di Magelang pada Kamis, 7 Juli 2022. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Yosua.
Sedangkan untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Sambo disebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria Adi Purnama, Arif Rachman Arifin, Irfan Widyanto, Chuck Putranto, dan Baiquni Wibowo.***
Red/K.000
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post