• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Senin, Februari 23, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home Opini Edukasi

Demokasi Indonesia Tanpa Humanisme? Jaya Suprana: Jihad al Nafs Membentuk Peradaban Bukan Hanya Membangun Demokrasi

Redaksi oleh Redaksi
1 November 2022
di Edukasi, News
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku– Universitas Paramadina Gelar Diskusi Publik Bertajuk ‘Demokasi Indonesia Tanpa Humanisme?’, acara diselenggarakan di Ruang Granada Universitas Paramadina, Jakarta Selatan. Selasa (1/11/2022).

Acara diskusi dipandu oleh Dr Aan Rukmana, Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dengan menghadirkan pembicara Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan dan Dr Sunaryo, Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina.

Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik

Dr. Sunaryo

Dalam kesempatan itu, Dr.Sunaryo menjelaskan refleksi terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

RelatedPosts

Menteri Bahlil Ungkap Rencana Tambah Saham Freeport Indonesia dan Perpanjang Kontrak ExxonMobil

Seskab Ungkap Presiden Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Pertemuan Bilateral dengan Trump

Menteri HAM Bertemu Jaksa Agung, Bahas Revisi UU HAM dan Unit Penyidikan Komnas HAM

Menurut Dr. Sunaryo, Meksi pada masa awal dulu para filosof tidak terlalu suka dengan demokrasi, namun dalam sejarah modern, demokrasi dianggap sebuah sistem nilai yang mempunyai keburukan paling sedikit, dibanding yang lain.

“Itulah realitas modern, dan negara-negara kemudian didorong untuk menjadi lebih demokratis,” katanya.

Ia menyebut, ‘Founding father’ Indonesia sejak awal mempunyai komitmen besar terhadap demokrasi kerakyatan yang diwakilli oleh sila ke empat Pancasila.

“Tapi kemudian demokrasi di Indonesia juga mengalami pasang surut mulai era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi saat ini,” jelasnya.

Demokrasi di alam reformasi, menurutnya, menemukan format kebebasan dengan diizinkannya multi partai, kebebasan bersuara dan berserikat, dan lain-lain.

“Namun juga hadir aneka respon dan perilaku masyarakat-individu mulai dari hal baik sampai yang kasar, rendahan, dan nir etika seperti perilaku komunikasi di media sosial terkini,” ujarnya.

Baca Juga  Pelaku Bom Bunuh Diri Terungkap, Berikut Keterangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Untuk itu, lanjut Dr. Sunaryo, memang dibutuhkan tata aturan yang disepakati oleh semua pihak untuk tetap mengedepankan etika di ruang-ruang publik, dan hukuman bagi yang melontarkan hate speech keterlaluan.

“Seperti yang diterapkan di negara-negara maju. Indonesia perlu kesadaran semua pihak untuk membangun kesadaran beretika di alam demokrasi. itu yang masih absen,” jelasnya.

Kata Dr. Sunaryo, Kemanusiaan adalah mahkota peradaban. Namun ide humanisme juga akhirnya dikritik karena dianggap kurang pemihakan terhadap aspek ekologi.

“Sejarah humanisme abad pertengahan pada manusia sebagai sentrum, dan teosentrisme sebagai pusat kebenaran juga dikritik. Terkait tafsir yang pasti dipahami secara keliru dan berbeda-beda,” katanya.

Peradaban manusia selalu mempuyai payung untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik.

“Salah satu ukurannya dari sudut manusia termasuk tata kelola hidup bersama,” imbuhnya.

Demokrasi adalah payung Kemanusiaan untuk membuat Kemanusiaan menjadi lebih baik.

Memang, tidak ada sistem yang sempurna tetapi demokrasi adalah pilihan yang punya risiko paling kecil.

“Kita cenderung fokus pada aspek prosedural dalam demokrasi. Hanya pada pelaksanaan pemilu dan parlemen di DPR tetapi kurang pada aspek demokrasi yang lebih substansial. Tetapi juga kita memihak Amartya Sen, yang menyatakan Asian Valuesmya Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad yang belum tentu cocok di belahan lain Asia,” papar dia.

Dari beberapa komparasi, Dr.Sunaryo mengatakan, demokasi justru punya kontribusi lebih positif terhadap kesejahteraan.

“Dapat memberikan kesempatan kepada semua orang terhadap apa yang menjadi interestnya,” katanya.

Jaya Suprana

Kemanusiaan memang mahkota peradaban. Apapun yang dilakukan manusia, jika tidak berorientasi pada kemanusiaan maka tidak akan jadi baik pada hasilnya.

Kata Jaya Suprana, Pasti berujung destruktif jika tidak dipayungi oleh kemanusiaan. Baik ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama.

Baca Juga  Geledah Gedung DPRD Jawa Timur, Tim Penyidik KPK Amankan Sejumlah Dokumen dan Uang Rp1 Miliar Lebih

“Agama bahkan pernah dimanfaatkan bukan untuk kemanusiaan,” cetusnya.

Cara manusia memahkotakan Kemanusiaan, menurut Jaya Suprana, adalah seperti yang diajarkan oleh Cak Nun, bahwa satu diantara kearifan Islam yang dikagumi adalah: “Jihad al Nafs. Jihad atau peperangan melawan hawa nafsu”.

Diangkat dari kisah peperangan Uhud, ketika Nabi Muhammad memberikan nasehat kepada pasukan muslim, agar jangan lengah dan perang yang paling besar (Akbar) adalah perang melawan hawa nafsu.

Jaya Suprana mencontohkan, Salah satu tragedi kemanusiaan di Jakarta adalah ketika terjadi penggusuran terhadap warga Bukti Duri pada 28 September 2016.

“Disitu nampak bahwa bagi mereka yang miskin, maka pasti tidak bisa melawan. Berbeda ketika rencana penggusuran terjadi pada kaum yang berpunya. Di situlah sebetulnya ujian bagi Kemanusiaan kita. Termasuk ketika melakukan kebencian, penghinaan dan fitnah,” bebernya.

Jaya Suprana menegaskan, Demokrasi, agama, hukum, ekonomi, politik tidak berada pada posisi yang salah.

“Yang salah adalah manusianya yang kehilangan kemanusiaan. Sesungguhnya Kemanusiaan itu build in dalam Demokrasi dan Demokrasi build in dalam Kemanusiaan,” tegasnya.

Menurutnya, Jihad melawan nafsu bisa berbentuk peradaban yang luar biasa indah. Karena estetika itu juga hal yang tidak kalah penting.

“Jihad al nafs juga untuk membentuk peradaban, bukan hanya untuk membangun demokrasi,” katanya.

Lanjut Jaya Suprana, Dari segi happiness index, kesejahteraan jelas berkorelasi dengan kebahagiaan, dan memberi pengaruh terhadap kesejahteraan.

“Sisi Happiness index, Kemanusiaan lebih objektif karena menunjukkan arah capaian pada kebahagiaan yang lebih substantive,” Jaya Suprana menutup.***

Red/K.101

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: ‘Demokasi Indonesia Tanpa Humanisme?’Jaya SupranaJihad al Nafs Membentuk Peradabanrefleksi terhadap praktik demokrasi di IndonesiaWarta Pemilu
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Brigjen Krishna Murti: Dengan ‘Breakthrough’ Divhubinter Polri Perburuan Harun Masiku Bisa Lebih Optimal

Post Selanjutnya

Polres Garut Launching Program “Taros Kapolres Garut”

RelatedPosts

Menteri Bahlil Ungkap Rencana Tambah Saham Freeport Indonesia dan Perpanjang Kontrak ExxonMobil

22 Februari 2026

Seskab Ungkap Presiden Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Pertemuan Bilateral dengan Trump

21 Februari 2026

Menteri HAM Bertemu Jaksa Agung, Bahas Revisi UU HAM dan Unit Penyidikan Komnas HAM

20 Februari 2026
Iwakum menggelar diskusi publik bertajuk "Menakar Batas Hukum Antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi" di Pati Unus, Jakarta Selatan (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Pemerintah Klaim Asset Recovery 2025 Capai Rp28,6 Triliun

20 Februari 2026
Foto: Istimewa

Sandri Rumanama Soroti Indonesia Timur: Dari Infrastruktur hingga Kemandirian Ekonomi

20 Februari 2026
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Bersama negara-negara Muslim lainnya,(Foto:Biro Presiden)

Rapat Perdana Board of Peace, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian Gaza

20 Februari 2026
Post Selanjutnya

Polres Garut Launching Program "Taros Kapolres Garut"

Garut Raih Medali Emas Pertama dari 2 Atlit Cabor Loncat Indah Putri di Porprov Jabar XIV 2022

Discussion about this post

KabarTerbaru

Menteri Bahlil Ungkap Rencana Tambah Saham Freeport Indonesia dan Perpanjang Kontrak ExxonMobil

22 Februari 2026

BNN Luncurkan Call Center 184, Akses Informasi dan Pengaduan Aktif 7×24 Jam

21 Februari 2026

Pemberontakan Tanpa Manifesto: Resensi Film Nocturama (2016)

21 Februari 2026

Seskab Ungkap Presiden Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Pertemuan Bilateral dengan Trump

21 Februari 2026
Marc Klok turun latihan/persib

Marc Klok Makin Bugar, Siap Kembali Perkuat Persib di Putaran Dua

21 Februari 2026
Jadwal Imsakiyah, Freepik

Jadwal Imsakiyah Garut Hari Ini, Sabtu 3 Ramadhan 1447 H

21 Februari 2026
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, yang diselenggarakan di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/2/2026).
(Diskominfo Kab. Garut)

Jabatan Bukan Sekadar Posisi, Bupati Garut Lantik 42 Pejabat Struktural

21 Februari 2026

Menteri HAM Bertemu Jaksa Agung, Bahas Revisi UU HAM dan Unit Penyidikan Komnas HAM

20 Februari 2026
Iwakum menggelar diskusi publik bertajuk "Menakar Batas Hukum Antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi" di Pati Unus, Jakarta Selatan (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Pemerintah Klaim Asset Recovery 2025 Capai Rp28,6 Triliun

20 Februari 2026

Kabar Terpopuler

  • Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dimintai keterangan terkait kasus dugaan gratifikasi batu bara (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

    KPK Bidik Politisi PSI Ahmad Ali dan Ketum Pemuda Pancasila di Kasus Dugaan Gratifikasi Batu Bara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Longsor di Bungbulang Garut: Satu Meninggal, Akses Jalan Terputus

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bu Guru Salsa yang Viral karena Video Syur, Kini Bahagia Dinikahi Duda PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Isu “Gurita Keluarga” dan Sandi Proyek G1 Mengemuka di Garut, Hasanuddin Nilai Sarat Nuansa Politis

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • THR ASN, TNI, Polri 2026 Segera Cair Awal Ramadan, Pemerintah Gelontorkan Rp 55 Triliun

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Garut 213 Tahun: Dewan Adat Ungkap Bukti Historis Baru Soal Nama dan Hari Jadi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jarang Terungkap, Inilah Orang Tua dan Tiga Saudara Kandung Menlu Sugiono Beserta Pekerjaannya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com diterbitkan PT. Mega Nusantara Group dan telah diverifikasi Dewan Pers dengan Sertifikat Nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com