Silatnas Desa 2022, Presiden Jokowi Apresiasi Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Hingga Tangani Pandemi

JAKARTA, Kabariku- Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Silaturahmi Nasional Desa (Silatnas) Desa 2022 yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Dalam kesempatan tersebut, salah satu perwakilan pemerintah desa asal Aceh bernama Muslim menyerukan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi di hadapan Luhut.

“Tolong sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya,” kata Muslim.

“Jokowi tiga periode. Setuju?” lanjut dia.

Hal serupa juga terjadi saat Presiden Jokowi akan meninggalkan Istora dan membagikan kaus kepada para hadirin sebelum memasuki mobil RI 1.

Dalam acara Silatnas Desa juga disebutkan, APDESI berencana mendeklarasikan dukungan kepada Presiden untuk melanjutkan masa jabatan menjadi tiga periode. Dukungan itu disampaikan Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya.

“Habis lebaran kami deklarasi mendukung Presiden Joko Widodo 3 periode. Temen kepala desa sepakat,” kata Surta Wijaya dihadapan awak media di Istora Senayan seusai acara.

Salah satu pengunjung pun menyatakan dukungan tiga periode dihadapan Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi, tiga periode!” ucap salah satu pengunjung sembari mengacungkan tiga jari sebagai simbol tiga periode.

Presiden Jokowi pun tidak secara langsung merespons dukungan tersebut dan tetap membagikan beberapa kaus serta kemudian bergegas meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, saat membuka acara Silatnas Desa 2022 Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas peran Pemerintah Desa dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga situasi pandemi di tanah air saat ini menjadi relatif terkendali pada level yang rendah.

Presiden mengungkapkan, kontribusi jajaran pemerintah desa dalam penanganan pandemi ini adalah hal yang unik yang tidak dimiliki oleh negara lain.

“Peran Bapak-Ibu sekalian ini yang tidak ada di negara-negara lain. Mereka terkonsentrasi penyelesaiannya di rumah sakit, kita ini tidak, gotong-royong sampai ke jajaran yang paling bawah,” ujarnya.

Peran jajaran pemerintah desa, lanjut Presiden, juga terlihat dalam mempercepat laju vaksinasi kepada masyarakat. Saat ini cakupan vaksinasi di tanah air telah mencapai 374 juta dosis.

“Itu juga berkat Bapak-Ibu semuanya dalam mengajak masyarakat untuk ikut divaksin. 374 juta itu bukan angka kecil lho, menyuntikkan 374 juta kali itu bukan gampang, tapi kita bisa melakukan karena sekali lagi, gotong-royong kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun meminta agar jajaran pemerintah desa untuk mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis lanjutan atau booster. Saat ini cakupan vaksinasi tersebut masih berada di kisaran 20 juta dosis atau 9,6 persen dari target.

“Mari kita dorong lagi masyarakat untuk ikut vaksin booster. Agar memproteksi/melindungi rakyat kita dari COVID-19, dari varian-varian baru yang ada. Kalau kena pun, kalau sudah booster itu kalau kena pun ringan, bahkan banyak yang tidak merasa kena padahal dia kena,” lanjutnya.

Selain itu Presiden Jokowi mengatakan, Sampai dengan tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp468 triliun yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa.

Presiden Jokowi pun meminta jajaran pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana tersebut sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sampai tahun ini dana yang disalurkan untuk desa itu Rp. 468 triliun ke desa. Jangan dipikir ini uang kecil lho, ini uang gede sekali, besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola/me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ujarnya.

Kepala Negara menyadari bahwa kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret. Dana Desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa, semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa, maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Presiden menekankan, pemanfaatan Dana Desa dapat diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, salah satunya jalan akses ke sawah atau perkebunan.

Sampai saat ini telah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari Dana Desa.

“Masih ada banyak jalan-jalan di desa yang memang baru dibangun dan diperbaiki, utamanya dan utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, banyak sekali, sudah saya cek satu per satu,” ujarnya.

Terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, lanjut Presiden, Dana Desa antara lain dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta MCK (mandi, cuci, kakus).

“Ini juga dari Dana Desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM (sumber daya manusia) dari masyarakat di pedesaan,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Presiden kembali menekankan agar penggunaan Dana Desa diutamakan untuk perputaran roda ekonomi di desa. Contohnya, pembelian material untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian makanan penambah nutrisi dilakukan di desa tersebut.

“Itulah yang akan menghidupi masyarakat kita, masyarakat desa. Pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan, coba dilihat kurvanya sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., serta Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc., Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.B.A., serta Ketua Apdesi Drs. H. Surta Wijaya, M.Si.

Dikesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah terus berupaya keras untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dengan meningkatkan pembangunan di desa-desa. Ini sejalan dengan salah satu Nawacita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaitu  membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Bapak Presiden telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan spirit pemerataan pembangunan dengan memperkuat pembangunan di tingkat desa,” ujar Mendagri Tito.

Ia juga menyampaikan, pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di perkotaan atau urban oriented telah memicu terjadinya fenomena urbanisasi masyarakat dari desa datang ke kota dan desa semakin tertinggal.

Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Jokowi mengubah paradigma tersebut dengan memperkuat pembangunan di desa.

“Setidaknya ada tiga hal penting yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden dalam mewujudkan visi misi pemerataan pembangunan tersebut dalam konteks desa. Yang pertama, adalah menyusun strategi (implementasi) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.

Tito menjelaskan, implementasi UU Desa tersebut salah satunya adalah pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“(Presiden Jokowi) telah membentuk kementerian tersendiri, yang belum pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia dari awal, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Artinya, fokus menunjukkan bahwa Bapak (Presiden) sangat fokus untuk membangun desa dengan adanya Menteri Desa,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengucurkan Dana Desa untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di desa. Total Dana Desa yang telah dialokasikan pada periode tahun 2015-2021 mencapai lebih kurang Rp400,65 triliun, sedangkan alokasi untuk tahun 2022 mencapai Rp68 triliun.

“Ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan tetapi desa,” ujar Tito.

Lebih jauh Mendagri mengungkapkan mengenai pemanfaatan Dana Desa, antara lain untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, pasar, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tambatan perahu, embung, irigasi, hingga penahan tanah.

“Dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, telah terbangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, (saluran) air bersih sebanyak 1.307.403 unit, MCK (mandi, cuci, kakus) 473.884. Kemudian juga adalah sangat penting, pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 14.041 unit, drainase sepanjang 45 kilometer, pendidikan anak usia dini (PAUD) 6.430, posyandu 42.000 lebih, dan sumur 74.000 lebih,” terangnya.

Upaya pembangunan yang dilakukan, ujar Tito, memicu penurunan tingkat kemiskinan di desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di desa pada akhir tahun 2021 sebanyak 14,64 juta jiwa, menurun dari tahun 2014 yang tercatat sebanyak 17,37 juta jiwa.

Sementara itu berdasarkan data Kemendes PDTT, saat ini jumlah Desa Mandiri mencapai 3.269 desa, meningkat dari sebelumnya 174 desa di tahun 2016.

“Desa Mandiri artinya tidak mengandalkan banyak dari transfer pusat. Mereka sudah mampu, ada pendapatan asli desanya mereka sendiri, sehingga tidak terganggu dengan transfer desa,” terangnya.

Sementara Desa Maju saat ini berjumlah 15.321 desa atau meningkatkan dari sebelumnya yang hanya 3.600 desa, sedangkan Desa Berkembang sebanyak 38.083 desa dari sebelumnya 22.963 desa.

“Desa Tertinggal yang dulunya adalah 34.180 desa, jauh sekarang sepertiganya, 12.635 desa. Sedangkan Desa Sangat Tertinggal dulunya adalah 14.003 desa, sekarang turun menjadi 5.649 desa. Ini menunjukkan keberhasilan program Bapak Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa riil dirasakan,” tandas Tito.***

*Sumber: setkab.go.id

Red/K.101