Jamdatun Kejaksaan Agung Terima PengHargaan Kemenkes RI. Ini Sebabnya

JAKARTA, Kabariku- Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menerima apresiasi atau penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Apresiasi itu diketahui berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.05.03/III/51/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal Penyampaian Apresiasi Atas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kejaksaan RI melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH., MH., menyampaikan, bahwa pada Rabu 2 Februari 2022, Tim Jaksa Pengacara Negara yang terdiri; Dr. Desy Meutia Firdaus, SH. M.Hum, Sunandar Pramono, SH. MH., Andi Hebat, SH. dan Maria Hastuti, SH. MH., telah menerima apresiasi atau penghargaan dari Kementerian Kesehatan.

“Apresiasi setinggi-tingginya dari Kementerian Kesehatan atas kinerjanya dalam menangani perkara terkait adanya gugatan yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dkk terhadap Presiden,” kata Kapuspenkum Leonard. Jum’at (4/2/2022).

Gugatan PB IDI terkait penerbitan Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Perkara Nomor 198/B/2021/PT.TUN.JKT jo. Nomor 204/G/2020/PTUN-JKT.

“Dimana terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 03 Juni 2021,” kata Leonard.

Putusannya, pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan dikuatkan oleh Putusan Banding tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 05 November 2021.

“Sehingga perkara tersebut dimenangkan oleh Pemerintah cq. Presiden,” jelas Kapuspenkum.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi melantik 17 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025 Rabu 19 Agustus 2020 lalu. Presiden menetapkan dan melantik keanggotaan KKI atas usul Menteri Kesehatan tanpa mempertimbangkan rekomendasi asosiasi profesi kesehatan dan berpotensi melanggar undang-undang.

Disebut, Pengangkatan anggota KKI tersebut berpotensi menabrak UU. Sebagaimana amanat UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan Presiden menetapkan keanggotaan KKI atas usul Menteri Kesehatan yang harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi.

Ucapan terima kasih juga diberikan Kementerian Kesehatan kepada Jaksa Agung RI Prof.Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, SH. C.N., dan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Dr. I Made Suarnawan, SH. MH.

“Ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik dalam pemberian bantuan hukum selama ini, khususnya pada Kementerian Kesehatan,” tutup Kapuspenkum Leonard.***

*Sumber: kejaksaan.go.id/berita

Red/K.101