Deklarasi Forum Pendamping Program Perhutanan Sosial Kabupaten Garut

GARUT, Kabariku- Pemerintah Indonesia sejak 2016 telah mencanangkan program Perhutanan Sosial (PS). Bahkan program ini telah menjadi salah satu program strategis nasional.

Hari ini Sabtu, 26 Februari 2022 dilaksanakan Deklarasi Forum Pendamping Program Perhutanan Sosial kabupaten Garut. Acara diselenggarakan di kantor Bersama, jalan Suherman, kabupaten Garut, Jawa Barat.

M. Yayan, selaku koordinator menjelaskan, dibentuknya forum Pendamping Program Perhutanan Sosial ini untuk pendampingan berbagai bentuk program yang akan dijalankan masyarakat.

“Program PS dilahirkan dan dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam berbagai bentuk, praktik dari PS ini sendiri sudah lama ada dan dijalankan masyarakat sekitar hutan dan bahkan ada yang dilakukan turun temurun,” jelasnya. Rabu (26/2/2022).

Menurutnya, PS kini memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan.

“Seperti diatur dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, PS kini memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera, dengan tetap menjaga sumber daya hutannya dengan baik,” kata Yayan.

Ia pun menjelaskan, Dalam hal ini, negara memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial merupakan implementasi Program Nawacita Pemerintahan Jokowi dengan target membangun Indonesia dari pinggiran dan negara hadir untuk mensejahterakan masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, program ini jangan hanya memperhatikan capaian luasan, tetapi secara kualitas, masyarakat sejahtera lingkungan terjaga kelestariannya,” jelasnya.

Salah satu unsur yang berperan penting dalam kemajuan masyarakat atau kelompok petani hutan yang sudah mendapatkan akses kelola di wilayah hutan adalah proses pendampingan.

Dalam regulasinya program Perhutanan Sosial mensyaratkan pendamping program yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan umum. Karena Perhutanan sosial tidak hanya berhenti sampai dikeluarkannya izin pengelolaan.

Kelompok tani hutan harus menyusun rencana kegiatan usaha, rencana kelola kawasan dan kelembagaan.

“Disinilah kehadiran pendamping kelompok menjadi penting untuk mendukung keberhasilan program perhutanan sosial,” kata Yayan.

Untuk mendukung kegiatan pendampingan tersebut, Yayan melanjutkan, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tenaga pendamping dan wadah atau forum.

“Untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani yang akan mengajukan program perhutanan sosial maupun yang sudah memegang ijin perhutanan sosial di tingkat tapak,” jelasnya.

Berangkat dari hal tersebut, Yayan mengatakan, dibentuknya Forum untuk pendampingan dalam program perhutanan.

“Kami dari berbagai elemen masyarakat sepakat untuk membentuk Forum Pendamping Program Perhutanan Sosial. Yang mana forum ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan tujuan pendampingan program perhutanan sosial,” Yayan menutup.***

Red/K.101