Satgas BLBI Panggil Tommy Soeharto Terkait Penyelesaian Hak Tagih Negara Rp. 2,61 Triliun

Kabariku- Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai Rp. 2,61 triliun.

Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Satgas BLBI melalui publikasi media massa ditandatangani oleh Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban SH. L.LM. Dalam pengumuman tersebut Satgas BLBI dengan jelas mencantumkan alamat lengkap kediaman Tommy Soeharto.

Tommy Soeharto resmi tidak memenuhi panggilan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kompleks Kementerian Keuangan, yang harusnya di jadwalkan Kamis (26/8/2021) kemarin.

Rio menerangkan, alasan Tommy Soeharto ketidakhadiran pada pemanggilan Kamis sore. “Yang jelas ada kuasanya, tapi pak Ronny hadir. Cahyo, ini timnya (Satgas BLBI) beliau adalah Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum). Jadi itu saja jawabannya,” kata Rio singkat, Kamis (26/8/2021) sore.

Rio mengatakan, pemanggilam terhadap Tommy Soeharto merupakan pemanggilan yang terakhir.

“Kita berbicara prosedur saja, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua maka tidak hadir, maka dilakukan atau diumumkan lewat koran atau media. Itu saja prosedur kita,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar SH. L.LM., menyebut, proses penagihan piutang negara terus berlangsung. Ia berharap mereka bersedia untuk melunasi utang-utangnya kepada negara.

“Tadi sudah dilakukan pemanggilan dan datang wakilnya, dan kita proses sedang berlangsung. Ini kan proses, dan sedang berdialog, nanti tentu kita akan komunikasi lagi. Ya kita harapkan (bersedia melunasi piutang) begitu ya,” ungkapnya.

Selain Tommy, Satgas BLBI juga memanggil dua pihak lainnya yaitu Pengurus PT Timor Putra Nasional dan Ronny Hendrarto Ronowicaksono. Pada pemanggilan ini pihak Ronny disebut hadir langsung memenuhi panggilan Satgas BLBI.

Diketahui, Tommy dan sejumlah obligor kasus BLBI dipanggil untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN-375/PUPC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009 setidak-tidaknya sebesar Rp. 2.612.287.348.912,95.

“Dalam hal saudara obligor/debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih Negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tertulis surat yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI pada 20 Agustus lalu.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mahfud MD S.H., S.U., M.I.P, telah memastikan seluruh obligor dan debitur terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan dipanggil.

Mahfud juga menegaskan, yang dipanggil tidak hanya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, seperti yang dikabarkan oleh berbagai media selama beberapa waktu lalu.

“Kami tegaskan yang diundang itu adalah semua, sekitar 48 obligor dan debitur yang punya utang pada negara sebesar Rp 111 triliun. Jadi, jangan salah hanya Tommy Soeharto. Semua dipanggil,” ujar Mahfud secara virtual, pada Rabu (25/8/2021).

Mahfud menjelaskan, banyak obligor dan debitur yang memiliki utang di atas Tommy. Perhitungan saat ini, utang Tommy Soeharto sekitar Rp 2,6 triliun, meski ia tak menampik ini berpotensi meningkat seusai penjelasan Tommy.

“Yang lain banyak, ada yang Rp 7 triliun, Rp 8 triliun, dan pokoknya total jadi Rp 111 triliun. Dan sekali lagi, semuanya sudah dipanggil,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah memang memegang komitmennya untuk mengejar para debitur dan obligor yang bahkan sudah tidak tinggal di alamatnya dulu.

“Terbukti, ada beberapa obligor dan debitur yang sudah hijrah ke Bali, Medan, bahkan Singapura, tetapi tetap mendapat surat panggilan dari pemerintah,” paparnya.

Selain mengejar, hingga kemana pun mereka pergi, Mahfud juga mengingatkan bahwa mereka yang mangkir bisa saja dijerat kasus pidana dengan berbagai tudingan.

Pertama, dianggap korupsi. Apalagi definisi korupsi adalah memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Kedua, melanggar hukum. Dalam hal ini, mereka yang mangkir dinilai tidak mau memenuhi kewajiban hukum perdatanya. Ini tentu saja akan berbelok menjadi hukum pidana.

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh obligor dan debitur yang sudah dipanggil untuk kooperatif dan mau menyelesaikan tanggung jawabnya pada negara.

“Semua harus membayar. Karena ini uang rakyat, rakyat sekarang sedang susah. Saya juga sudah koordinasi dengan para penegak hukum pidana dalam hal ini,” Menkopolhukam memungkas. (*)

Red/K.101