KABARIKU – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menegaskan, pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa harus melalui tiga tahap agar objektif.
“Objektifitas dalam pendataan ini sangat penting untuk menghindari kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya,” katanya di laman Kemendesa.go.id, (Selasa (12/5/2020).
Ketiga tahap pendataan tersebut adalah:
Pertama, pendataan dilakukan relawan desa yang ditugaskan kepala desa. Pendataan dengan basis RT ini akan menggunakan DTKS Kemensos agar tidak terjadi pemberian bansos secara dobel. Pendataan ini wajib dilakukan oleh tiga orang.
“Dalam petunjuk teknis pendataan ini dilakukan oleh tiga orang, kenapa harus tiga orang? Agar terdapat ijtima atau kesepakatan terkait keluarga miskin, kalau satu orang mengatakan miskin belum tentu orang lain mengatakan dia miskin akibat Covid-19, nah makanya kita minta tiga orang yang melakukan pendataan di basis RT,” katanya.
Kedua, setelah data dikumpulkan, penentuan keluarga miskin baru ditentukan dalam musyawarah khusus desa.
“Mekanisme tersebut untuk memverifikasi calon penerima benar-benar keluarga miskin,” ujarnya.
Ketiga, data disyahkan oleh bupati/walikota atau camat.
“Kenapa sampai tingkat kabupaten? Di sini letak sinkronisasi supaya daerah bisa melakukan transparansi,” katanya.
Seperti diketahui, BLT Dana Desa akan diberikan kepada penerima sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Atau Rp 1,8 juta selama tiga bulan. (Ref)