KABARIKU – Polri mensinyalir, selama wabah virus corona potensi penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara akan meningkat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (ST) khusus terkait penanganan para penyebar hoaks, penghina terhadap presiden dan pejabat pemerintah saat pandemi Covid-19.
Surat Telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo tersebut menginstruksikan agar penyebaran hoaks, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah ditindak tegas.
“Laksanakan penegakan hukum secara tegas,” begitu di antaranya bunyi telegram tersebut.
Untuk pelaku penyebaran hoaks terkait corona dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi Covid-19, penyidik menggunakan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Kemudian untuk kasus penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 KUHP.
Selain hoaks dan penghinaan terhadap presiden, Polri juga mensinyalir kasus penipuan penjualan alat kesehatan seperti masker dan alat pengaman diri (APD) lainnya secara oline, akan meningkat. Terkait hal ini penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
Sementara itu, terkait tangkapan kasus hoaks, Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menyampaikan, Polri telah menangani sebanyak 72 kasus hoaks terkait Covid-19.
Dari jumlah itu, yang ditangani Polda Jawa Timur sebanyak 11 kasus, Polda Metro Jaya 11, dan sisanya dari Jawa Barat, Polda Lampung, dan Bareskrim Polri. (Has)