KABARIKU – Bentrokan antara pihak perkebunan dengan petani di Sumatera Selatan yang mengakibatkan dua petani tewas dan dua lagi kritis, memunculkan protes keras dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).
Dalam pernyataan sikapnya tertanggal 21 Maret 2020 yang diterima Kabariku Minggu (22/3/2020), KNPA meminta agar peristiwa yang menewaskan dua petani tersebut diusut tuntas dan diproses secara hukum.
“Petani yang menolak tanahnya digusur mencoba menghalangi hingga terjadi bentrokan diantara kedua pihak. Akibatnya, dua orang petani, yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35) tewas di tempat. Sementara dua lainnya, Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam. Hingga kabar diterima masih dalam kondisi kritis di rumah sakit,” ungkap KNPA dalam rilisnya yang ditandatangani oleh sejumlah aktivis pembaruan agraria, di antaranya Benni Wijaya (Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)), Untung Saputra (KPA Sumatera Selatan) dan Dedek Chaniago (Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS)).
KNPA menyebut, tindakan brutal itu dilakukan oleh PT. Artha Prigel didampingi aparat.
“Sangat disayangkan, di tengah ancaman krisis akibat wabah Covid19 yang terus meluas, korporasi perkebunan dibantu aparat kepolisian justru membuat kekacauan di lapangan,” tutur KNPA.
Dalam situasi ancaman pandemi virus dan krisis ekonomi seperti ini, lanjutnya, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah mendapatkan banyak keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu Negara menghadapi wabah, ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional.
“Bukan melakukan tindakan yang memancing kemarahan petani dan masyarakat kelas bawah. Jika pemerintah tidak tegas menyikapi situasi ini, maka kebijakan social distancing guna mencegah penyebaran wabah tidak lah akan efektif. Karena aparat di bawah justru melegitimasi perusahaan membuat kekacauan dan keresahan di bawah,” paparnya.
Atas situasi tersebut, KNPA menyatakan mengutuk keras tindakan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa petani. Dalam pres rilisnya, KNPA pun mengakukan lima tuntutan:
1.Pemerintah pusat dan daerah harus tegas melindungi hak petani atas tanah dengan segera menghentikan penggusuran yang dilakukan oleh PT. Artha Prigel;
2.Menangkap pelaku dan mengusut tuntas tindakan brutalitas yang dilakukan perusahaan yang telah menganiaya dan menewaskan petani.
3.Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang sengaja memancing keresahan, menggunakan kekekerasan dan memobilisasi penggusuran, di tengah situasi krisis yang mengancam negara dengan cara mencabut HGU perusahaan;
4.Kapolri segera lakukan tindakan tegas kepada anggotanya karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid19).
5.Tegakkan Perpres Reforma Agraria dengan melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas tanah pertanian dan wilayah hidupnya, hentikan cara-cara kerasan dan keberpihakan aparat terhadap perusahaan di wilayah-wilayah konflik agraria.
“Kami akan melihat langkah konkrit dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam merespon tuntutan di atas,” tutup KNPA. (Has)
Discussion about this post