Penulis: Karyono Wibowo (Direktur Eksekutif IPI)
KABARIKU – Indonesia adalah negara yang berdaulat. Sehingga tidak boleh negara lain campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Pun demikian, Indonesia juga menganut politik bebas aktif. Pemerintah Indonesia juga tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oleh karenanya, setiap negara harus saling menghormati kedaulatan masing-masing.
Pun demikian, dalam penyelesaian masalah konflik yang terjadi di Papua saat ini adalah urusan dalam negeri Indonesia. Kalaupun ada irisannya dengan kepentingan asing, maka cara penyelesaiannya harus mengutamakan prinsip kedaulatan negara. Sehingga pihak pemerintah dan kelompok manapun jangan sampai membuka ruang masuknya intervensi asing.
Pernyataan Ketua KSP Moeldoko yang ingin mendapatkan support dari pemerintah Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah Papua memang agak kebablasan, meskipun maksudnya bukan untuk meminta Amerika campur tangan.
Pernyataan Moeldoko sepertinya tidak dalam konteks meminta tolong pemerintah Amerika tetapi pernyataan tersebut bisa menimbulkan multi tafsir yang memancing polemik. Apalagi, situasi politik pasca pilpres 2019 masih sangat “becek”. Sehingga dalam membuat pernyataan mesti hati-hati dalam menggunakan diksi dan mempertimbangkan berbagai aspek resiko. Selain itu, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan berbagai institusi yang berwenang agar tidak menimbulkan simpang-siur pendapat yang justru memperkeruh suasana.
Agar permasalahan Papua segera selesai diperlukan strategi yang holistik dan komprehensif. Pendekatan persuasif, diplomasi, pendekatan ekonomi, kultural dan keamanan bisa berjalan beriringan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Indonesia ingin mendapatkan support dari AS atas kondisi yang terjadi di Papua saat ini.
Pernyataan itu dikeluarkan usai berjumpa dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasific David R. Stilwell di Kantor Staf Presiden, kemarin.
Terlepas dari pernyataan Moeldoko, semestinya untuk menyelesaikan konflik Papua, sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.
Tetapi, patut disayangkan, banyak politisi dan sejumlah pihak justru menjadikan persoalan konflik Papua sebagai komoditi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal itu dapat ditelusuri dari berbagai pernyataan di media yang tidak memberikan jalan keluar, tapi sebaliknya justru mendeskreditkan satu sama lain. Pernyataan dari sejumlah politisi yang hanya mendeskreditkan pemerintah telah berhamburan. Sikap politisi tersebut mengafirmasi bahwa banyak politisi yang miskin sikap negarawan. Ada potensi bangsa ini tidak hanya berpotensi mengalami krisis moral tapi juga krisis negarawan. Ada kecenderungan, politisi terjebak pada antagonisme dan sinisme untuk mendeskreditkan lawan politik.
Seharusnya, semua komponen bangsa dalam menyikapi persoalan kedaulatan negara harus bersatu. Politisi harus bisa membedakan antara kepentingan menjaga kedaulatan negara dengan kepentingan politik praktis dalam kontestasi demokrasi. (*)