JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (PT AK).
Tim Penyidik KPK telah selesai memeriksa para saksi dugaan TPK terkait pengadaan proyek pada PT AMKA tahun 2018-2020.
Adapun keempat saksi yang diperiksa Tim Penyidik KPK pada Senin, 1 Agustus 2022, sebagai berikut:
1. Yohanes Goalbertus Onky Reza Githa Pradana (Senior VP Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Amarta Karya)
2. Muhamad Bangkit Hutama (Supervisor pada Divisi Keuangan PT Amarta Karya)
3. Raditya Kholid Aroyo (Karyawan Swasta)
4. Dodi Dudung Suhendar (Pegawai Divisi EPC pata PT. Amarta Karya)
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, SH., mengatakan, Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi terkait dugaan adanya beberapa subkontraktor fiktif yang sengaja dibentuk oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.
“Selain itu KPK mendalami kembali dugaan adanya aliran sejumlah uang terkait pembentukan subkontraktor fiktif tersebut,” terang Ali. Senin (1/8/2022).
Sebelumnya, KPK telah memanggil Kepala Departemen Pajak PT AK, inul Yaqin, dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Selain Ainul Yaqin, penyidik juga memanggil tiga saksi lainnya dari PT AK, yaitu: Kepala Seksi Proyek Perawatan PT Amarta Karya, I Made Rai Agus Suamba; Project Manager, Tanto Barnowo; serta Kepala Departemen Teknik dan Pemasaran PT Amarta Karya, Puji Sihono.
“Hari ini (red-30/6/2022) pemeriksaan saksi TPK proyek pada PT AMKA Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK” kata Ali. Kamis (30/6/2022) yang lalu.
KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut kasus yang berkaitan dengan proyek fiktif di BUMN PT AMKA yang bergerak di bidang konstruksi.
“Setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan, saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK tahun 2018 – 2020,” ujar Ali.
Saat ini KPK telah meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Modus operandi dalam perkara ini, diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara,” imbuhnya.
Ali menjelaskan, Konstruksi perkara dan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan oleh KPK ketika penyidikan yang dilakukan dinilai cukup.
“KPK akan menyampaikan saat upaya paksa penangkapan ataupun penahanan. Saat ini, tim penyidik masih melengkapi alat bukti dengan memanggil para saksi terkait dengan kasus dimaksud,” tandas Ali.***
Red/K.000
