Politik Identitas Marak di Daerah Jelang Pemilu 2024, Habib Syakur: “Alarm Bahaya bagi NKRI!”

JAKARTA, Kabariku- Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al-Hamid mengingatkan adanya bahaya besar bagi bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI, lantaran sejumlah kepala daerah mulai bersikap permisif bahkan menampung pihak-pihak yang menggunakan politik identitas dan pembawa paham radikalisme dan Intoleran.

“Politik identitas ini sudah bahaya, karena kepala daerah sudah fokus mencari dukungan dari segala pihak, termasuk dengan menampung pembawa ajaran Radikal, intoleran, eks-HTI dan lainnya,” ujar Habib Syakur. Senin (30/5/2022).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Habib Syakur menilai banyak orang yang ingin maju sebagai calon kepala daerah ataupun kandidat calon kepala daerah 2024 yang pikirannya hanya mencari dukungan suara.

“Mereka mengabaikan bahaya dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, sehingga dampaknya sangat mengancam NKRI,” ungkap Habib Syakur.

Sikap nasionalisme dan cinta tanah air, jelas Habib Syakur, hanya dianggap sebagai baju semata. Bukan sebagai sikap yang dijiwai, sehingga cenderung menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan nasionalisme demi dukungan politik.

“Nasionalisme dan sikap cinta tanah air hanya dianggap baju oleh mereka. Pas mau Pemilu ditanggalkan itu baju. Sedangkan pada saat bersamaan mereka menampung dukungan sebanyak-banyaknya, termasuk dukungan dari kalangan Radikal, HTI, dan ISIS dan kelompok sejenisnya dengan memakai politik identitas. Ini alarm bahaya,” tegas Habib Syakur.

Habib Syakur juga mengendus adanya majelis yang kegiatannya dibalut dengan acara keagamaan, namun didalamnya memberi panggung terhadap pihak yang membawa misi radikalisme, khilafah.

Bagi Habib Syakur, hal ini harus diwaspadai karena kalangan radikalisme intoleran itu telah memakai pola yang sangat halus. Mereka bahkan menyebut pihak lain sebagai Islamofobia, padahal ajaran Islam yang mereka bawa itu yang menyimpang dari kebenaran.

“Mereka masuk ke masyarakat secara halus bahkan dengan kebudayaan. Kemudian menanamkan pemahaman radikalisme intoleran itu kepada masyarakat. Contohnya saja di Kota Malang, ada Malang Halal City yang dimasukkan dalam RPJM Daerah oleh Wali Kota Malang. Sampai sekarang wali kota tidak mencabutnya,” tegas Habib Syakur.

Sebagai solusi, Habib Syakur meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi agar menertibkan para kepala daerah, atau bila perlu Pilkada langsung dihapus saja dan diganti pemilihan terpusat.

“Mohon kepada pemerintah pusat, Presiden Jokowi agar mengatur ulang pemilihan kepala daerah, dilakukan secara terpusat saja. Karena daerah mudah sekali tersusupi oleh aliran intoleran. Ditentukan melalui pilkada,” tutup Habib Syakur.***

Red/K.103