KABARIKU – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Intinya, Permen Desa PDTT No 6/2020 tersebut memungkinkan Dana Desa direalokasikan untuk menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin di desa.
“Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclussion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” kata Abdul Halim Iskandar, Selasa (14/4/2020).
Abdul Halim menambahkan, pendataan masyarakat penerima BLT-Dana Desa bisa melibatkan Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan basis pendataan di lingkungan RT/RW.
“Kemudian pihak desa harus menggelar musyawarah desa (musdes) khusus untuk validasi dan finalisasi serta penetapan penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh kepala desa. Pengesahannya dilakukan oleh Bupati/Walikota atau camat selambatnya 5 hari kerja setelah musdes digelar,” jelasnya.
Abdul Halim mengatakan, untuk dana desa kurang dari Rp 800 juta, pengalokasian BLT Dana Desa maksimal 25% dari total dana desa yang diterima.
Kemudian dana desa Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, pengalokasian BLT Dana Desa maksimal 30% dari dana desa, dan dana desa dengan anggaran lebih dari Rp 1,2 miliar maka pengalokasian BLT maksimal 35%.
“Jangka waktu pemberian dana desa kepada yang berhak adalah tiga bulan sejak bulan April 2020, dengan besaran Rp 600 ribu per bulan untuk tiap keluarga penerima,” ujar Abdul Halim. (Has)
