KABARIKU – Fenomena wanita bersuami lebih dari satu atau poliandri kini menjadi pembahasan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pasalnya, sudah ada lima laporan mengenai ASN wanita yang memiliki suami lebih dari satu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, poligami merupakan salah satu bentuk pelanggaran bagi ASN. Sanksinya, yang bersangkutan bisa dicopot dari jabatannya.
“Tapi ASN wanita yang memiliki suami lebih dari satu, ini fenomena baru,” kata Menpan RB Tjaho Kumolo, Sabtu (28/8/2020).
Namun demikian, lanjut Tjahjo, untuk menyelesaikannya, pihaknya harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional hingga Kementerian Hukum dan HAM.
“Ini persoalan keluarga, kita tidak mau hanya katanya, tidak mau pengaduan dari temannya. Tetapi harus ada bukti dari suami atau istri,” tutupnya.
Sementara itu, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengetakan, poligami dan poliandri sebenarnya sudah ada aturannya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dijelaskannya, dalam pasal 3 UU tersebut disebutkan, “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”
Kendati demikian, Prayono mengakui, untuk poligami ada penjabarannya, sementara untuk poliandri tidak ada.
“Penjabaran untuk poligami di antaranya adanya keharusan untuk si pria mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk poliandri tidak ada,” ungkapnya.
Menurut Paryono, sanksi bagi wanita yang melakukan poliandri akan disesuaikan dengan latar belakang, dampak dan sejauh mana peraturan perundangan yang dilanggar.
“Hukumannya, bisa hukuman disiplin bahkan hingga pemberhentian,” paparnya. (Has)
