Ratusan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ini Rinciannya Menurut Ombudsman

KABARIKU – Ombudsman RI menyampaikan data adanya praktik rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Menurut Ombudsman, ada indikasi sebanyak 397 komisaris rangkap jabatan di BUMN dan 167 di anak usaha. Dan lebih dari separuh jumlah rangkap jabatan tersebut, berasal dari pejabat di kementerian

“Temuan itu berbasis data tahun 2019 bukan 2020 sehingga kami sebut indikasi sebab tentu ada yang masih aktif ada juga yang sudah tidak aktif. Terkait 2020 kami tidak menyampaikannya di sini,” kata Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, Minggu (28/6/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman, 64 persen komisaris di perusahaan BUMN berasal dari lembaga kementerian. Kementerian yang mendominasi adalah Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (masing-masing 17 orang), Kemensesneg (16 orang), dan Kementerian Koordinator (13 orang).

“Menjadi komisaris tentu ada penghasilan tambahan. Yang menarik adalah Kemenkeu. Kami tidak tahu pasti kenapa banyak Komisaris BUMN dari Kemenkeu. Padahal kita tahu remunerasi di Kemenkeu itu paling besar,” kata Alamsyah.

Ditambahkan Alamsyah, komisari lainnya di antaranya dari TNI (27 orang), Polri (13 orang), Kejaksaan (12 orang), dan Pemerintah Daerah (11 orang).

kemudian, terdapat 31 komisaris perusahaan BUMN dari beberapa perguruan tinggi ternama. Seperti Universitas Indonesia (9 orang), Universitas Gadjah Mada (5 orang), Universitas Hasanudin (2 orang), Universitas Padjadjaran (2 orang), dan Universitas Teknologi Sepuluh November (2 orang).

Sementara untuk 167 rangkap jabatan komisaris di anak perusahaan BUMN, Kementerian ESDM dan Kemen BUMN menyumbangkan orangnya paling banyak (masing-masing 15 persen), diikuti oleh Kemenhub (8 persen), TNI/Polri (7 persen), dan perguruan tinggi (7 persen).

Ombudsman juga memantau isu yang tidak kalah menarik perhatian publik, yakni komisaris yang berasal dari relawan politik. Beberapa pengurus Partai Politik juga terbukti ada yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN.

“Ada yang beralasan bahwa mereka sudah mundur. Tapi apakah dia mundur dari Parpol itu setelah jadi komisaris atau belum? Jika setelah menjadi komisaris baru mundur, itu jelas berpotensi melanggar proses seleksi,” ucap Alamsyah.

Menurut Alamsyah, mayoritas komisaris itu ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, bahkan beberapa perusahaan dinyatakan merugi.

Alamsyah pun mempertanyakan kenapa banyak komisaris di 142 perusahaan BUMN yang rangkap jabatan, padahal 76 persen pendapatan kepada negara hanya disumbangkan oleh 15 perusahaan BUMN. Rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN dinilai dapat memperburuk tata kelola, kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik.

“Ini sangat berbahaya karena ada potensi konflik kepentingan. Jika dibiarkan, lama-lama publik akan berpikir bahwa perusahaan BUMN memang tempat mencari penghasilan lebih,” ujar Alamsyah. (Has)