KABARIKU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan sejumlah alasan mengapa Pilkada 2020 tak diundur hingga kemudian digelar pada tahun 2021 atau 2022.
Mendagri menegaskan, tak ada yang bisa menjamin problem Covid-19 akan tuntas pada tahun 2021 atau 2022.
“Kenapa Pilkada nggak ditunda 2021 saja? Apakah problem COVID-19 pada 2021 ini selesai? Siapa bisa jamin? Nggak ada. Terus nggak bisa jamin mau kapan, mundur 2022 siapa yang bisa jamin,” katanya dalam acara Talkshow yang disiarkan di Channel YouTube Heartline Network, Senin (1/6/2020).
Alasan lainnya, lanjut Mendagri, ada waktunya masa jabatan kepala daerah berakhir untuk kemudian diganti sementara oleh Plt. Namun Plt tidak memiliki kewenangan penuh, atau tidak full power. Oleh karena itu pembangunan dan pengelolaan di daerah tak bisa selamanya mengandalkan pimpinan yang berstatus Plt.
“Ada waktunya kepala daerah berhenti masa jabatannya dan sementara diganti Plt. Plt tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak bisa mengandalkan di bawah Plt. Kita perlu kepemimpinan power penuh. Inilah alasannya mengapa Pilkada tak diundur dan tetap digelar pada 2020, tepatnya pada bulan Desemebr,” ujar Tito.
Terkait dengan kampanye di masa pandemi, Tito menegaskan, tak ada kampanye akbar. Kampanye Pilkada 2020, metodenya bisa menggunakan media sosial atau ada pertemuan namun jumlah pesertanya sangat terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Kampanye kita ubah agar tidak langsung, menggunakan sosial media, ada pertemuan terbatas dengan physical distancing, tapi nggak ada kampanye jorjoran, kampanye akbar,” jelasnya.
Kemudian saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 nanti, Tito menekankan ada pengaturan jadwal kedatangan pemilih ke TPS untuk menghindari kerumunan, selain penerapan protokol kesehatan.
“Selain semua menggunakan masker dan menjaga jarak, TPS juga nantinya diminta untuk membuat penjadwalan waktu kedatangan pemilih agar tidak terjadi kerumunan atau penumpukan di TPS,” paparnya. (Has)
