Hatta Taliwang: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Harus Perkuat Kedaulatan Ekonomi, Bukan Ciptakan Rente Baru

Jakarta,Kabariku.com – Aktivis prodemokrasi dan antikorupsi Muhammad Hatta Taliwang menilai kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Hatta menyebut kebijakan tersebut menunjukkan keinginan negara untuk kembali mengendalikan pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Menurutnya, selama ini sebagian nilai tambah dari ekspor SDA justru lebih banyak dinikmati di luar negeri.

“Kekayaan alam Indonesia seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak lain,” tulis Hatta.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui PP Nomor 24 Tahun 2026 mengatur bahwa ekspor sejumlah komoditas strategis, seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, dilakukan melalui BUMN Ekspor sebagai pemilik maupun perantara tunggal.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar devisa dari ekspor sumber daya alam tetap berada di dalam sistem keuangan nasional.

Menurut Hatta, langkah tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global sekaligus mengurangi praktik manipulasi harga, transfer pricing, hingga kebocoran devisa yang selama ini dinilai merugikan negara.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu juga memiliki risiko apabila tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Hatta menegaskan, BUMN Ekspor sebagai pintu tunggal harus dikelola secara terbuka, mulai dari penetapan harga, margin perdagangan, kontrak, hingga proses audit dan data ekspor.

“Jangan sampai atas nama nasionalisme, negara hanya memindahkan ruang gelap dari pasar ke birokrasi. Jangan sampai yang dulu dikuasai broker lama, sekarang dikuasai broker baru yang lebih dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, seperti meningkatnya penerimaan negara, menguatnya nilai tukar rupiah, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan daerah penghasil, serta tertutupnya kebocoran ekonomi.

“Yang penting bukan apakah negara lain diuntungkan atau tidak, melainkan apakah rakyat Indonesia benar-benar memperoleh manfaat dari pengelolaan kekayaan alamnya sendiri,” pungkasnya.