Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.
Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 18 Desember 2025.
Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 hingga sekarang, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Fariadi.
“Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan dua alat bukti,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Sabtu (20/12/2025).
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Pencarian
KPK telah menahan Albertinus dan Asis untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, Tri Taruna Fariadi hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik dan masih dalam pencarian.
“Kami berharap yang bersangkutan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya,” kata Asep.
Dalam konstruksi perkara, Albertinus diduga melakukan praktik pemerasan dengan total penerimaan mencapai Rp804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara Asis dan Tri.
Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Permintaan uang disertai ancaman, dengan modus agar laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan tidak ditindaklanjuti,” jelas Asep.
Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran
Selain pemerasan, Albertinus juga diduga melakukan penyalahgunaan anggaran internal Kejaksaan melalui bendahara.
Dana tersebut digunakan untuk kepentingan operasional pribadi dan berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan sebesar Rp257 juta tanpa dilengkapi surat perintah perjalanan dinas (SPPD), serta potongan anggaran dari unit kerja atau seksi.
Dalam perannya, Asis Budianto diduga menjadi perantara aliran dana untuk Albertinus dan disebut menerima uang sebesar Rp63,2 juta.
Sementara Tri Taruna Fariadi diduga menerima aliran dana paling besar, yakni Rp1,07 miliar, yang diterima secara bertahap sejak 2022 hingga 2024.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 KUHP.
Dari kegiatan OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp318 juta yang disita dari kediaman Albertinus Parlinggoman Napitupulu.
“KPK melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” tambah Asep.
Dalam kesempatan yang sama, KPK menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Angkasa Pura Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, serta seluruh pihak yang mendukung pengungkapan perkara ini.
“Melalui penindakan ini, KPK berharap dapat memberikan efek jera agar modus korupsi tidak kembali terulang, sekaligus menegaskan bahwa negara tidak toleran terhadap praktik korupsi,” pungkas Asep.***
Baca juga :
Discussion about this post