Jakarta, Kabariku – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengambil langkah cepat setelah memperoleh laporan adanya aktivitas IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah, yang dinilai berjalan layaknya “negara dalam negara”. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa aparat TNI telah ditempatkan untuk menjaga dan melakukan pengawasan di bandara tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hamid mengatakan, instruksi Menhan langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi setelah rapat pembahasan keamanan bandara.
“Sejak menerima arahan Pak Menhan, koordinasi langsung dilakukan. Aparat telah disiagakan di sana, termasuk dari TNI, dan sudah disiapkan ruang bagi petugas untuk menjaga bandara itu,” ujar Anwar, Rabu (26/11).
Penguatan Pengawasan TKA
Anwar juga menyampaikan usulan agar arus masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Morowali diarahkan melalui pintu kedatangan di Palu. Usulan tersebut, katanya, telah dicatat Menhan untuk dibahas bersama Kementerian Perhubungan.
“Kita terus berkoordinasi supaya alur tenaga kerja asing bisa dilakukan melalui satu pintu di Sulawesi Tengah. Itu sudah dicatat Pak Menhan untuk dibawa dalam rapat di Kemenhub,” katanya.
Ia menambahkan, apabila Bandara SIS Al-Jufri Palu tidak mampu menampung peningkatan arus TKA, maka bandara pemerintah di Morowali dapat dioptimalkan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memperbesar landasan pacu agar pesawat berbadan besar dapat mendarat.
“Kalau kita khawatirkan tidak terkontrol di SIS Al-Jufri, bandara Morowali bisa dimaksimalkan. Landasannya bisa diperbesar sehingga pesawat besar bisa masuk dan seluruh TKA diarahkan lewat Bandara Morowali,” jelas Anwar.
Gubernur mengungkapkan, terdapat tiga poin yang ia sampaikan kepada Menhan terkait penataan arus TKA dan pengawasan bandara. Ia menyebut Menhan memberikan instruksi tegas atas temuan tersebut.
“Pak Menhan menyampaikan, kalau dalam satu minggu tidak ada aparat di lokasi, bandara ini akan ditutup,” ungkapnya.
Temuan Satgas PKH di Lapangan
Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melaporkan bahwa Menhan merasakan adanya kejanggalan saat tiba di Bandara PT IMIP. Menurut laporan Satgas, pesawat dapat keluar-masuk tanpa pengawasan negara.
“Ketika Menhan dan Satgas PKH tiba, terasa ada yang aneh. Bandara itu bebas keluar masuk tanpa pengawasan ketat, seolah ada negara di dalam negara. Semua kru bukan dari otoritas negara,” demikian keterangan Satgas PKH melalui akun Instagram @satgaspkhofficial.
Satgas PKH menjelaskan bahwa bandara tersebut memang dibangun menggunakan dana perusahaan. Namun, kegiatan operasionalnya tetap wajib mematuhi regulasi negara.
“Meskipun dibangun dari dana mereka sendiri, tetap ada aturan negara yang harus ditaati. Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara pada umumnya. Tidak ada bandara khusus, semua harus berada di bawah pengawasan negara tanpa tebang pilih,” tulis Satgas PKH.
Discussion about this post