Jakarta, Kabariku – Vihara Hemadhiro Mettavati di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, tampak lebih padat dari biasanya pada Jumat (14/11/2025). Ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat—pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga jurnalis berkumpul dalam sebuah forum yang digagas PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat. Pertemuan itu diberi tajuk “Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan.”
Di tengah peringatan Hari Pahlawan, dialog ini menjadi ruang yang mempertemukan mereka yang selama ini bekerja pada ranah masing-masing, untuk melihat kembali kondisi sosial yang berkembang cepat.
Ancaman Baru di Era Digital
Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto membuka percakapan dengan mengungkapkan fenomena remaja yang rentan terhadap paparan konten berbahaya di internet. Ia mencontohkan kasus siswa SMA yang mempelajari cara merakit bahan peledak sebagai respons terhadap perundungan yang dialami.
“Saat anak lebih banyak berinteraksi dengan gawai ketimbang lingkungan sekitarnya, potensi penyimpangan semakin besar,” ujarnya. Situasi ini, menurut dia, membutuhkan pendampingan keluarga yang lebih kuat.
Temuan itu menjadi salah satu alasan PWI Jakarta Barat menilai perlunya forum lintas-elemen untuk membangun kesadaran hukum yang lebih merata.
Ruang Kolaborasi yang Lebih Terbuka
Dari pemerintah daerah, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat Holi Susanto menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang diinisiasi PWI. Ia menilai dialog ini membuka ruang koordinasi baru bagi pemerintah dan masyarakat.
“Kolaborasi seperti ini memperkaya pendekatan pembangunan sosial, terutama di wilayah yang kompleks seperti Jakarta Barat,” katanya.
Kejaksaan Soroti Pola Kekerasan Pelajar
Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kurniawan, mengungkap salah satu tantangan yang kini sering muncul: kasus tawuran pelajar. Banyak di antaranya membawa senjata tajam dan terlibat aksi kekerasan di sekitar sekolah.
“Pola ini berulang dan harus diputus. Penanganan hukum saja tidak cukup, perlu pendekatan sosial dan edukatif,” ucapnya masukan yang diserap oleh PWI sebagai bagian dari materi penyadaran publik.
Kolaborasi sebagai Pilar dalam Menjaga Kebangsaan
Suara dari unsur TNI datang melalui Danramil 04/Cengkareng Kolonel Kav. Sigit Dharma Wiryawan. Ia menilai isu kesadaran hukum dan toleransi tidak bisa ditangani secara sektoral.
“Kita membutuhkan kerja bersama yang lebih solid. Forum seperti ini mengingatkan bahwa setiap institusi punya peran,” katanya.
Pers sebagai Penopang Rasionalitas Publik
Ketua PWI DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo menyampaikan pandangan soal peran pers yang kian vital. Di tengah derasnya informasi yang beredar tanpa verifikasi, pers menjadi ruang penjernihan.
“Jurnalisme memberi jarak antara fakta dan kebisingan. Tanpa itu, masyarakat mudah terseret arus informasi yang menyesatkan,” ujarnya.
PWI Jakarta Barat: Dialog Ini Lahir dari Keperluan Mendesak
Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa dialog ini merupakan bagian dari upaya panjang PWI untuk memperkuat literasi publik.
“Kita melihat adanya penurunan kesadaran hukum dan melemahnya toleransi. Karena itu, pers tidak boleh berdiri di pinggir. Dialog ini menjadi ruang untuk memulai langkah bersama,” katanya.
Deklarasi Gerakan Nasional Kesadaran Hukum
Pada penutup acara, seluruh peserta menyampaikan komitmen untuk memperluas kerja sama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dari forum tersebut, PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat mencanangkan Gerakan Nasional Kesadaran Hukum yang akan dikembangkan ke berbagai daerah.
Deklarasi itu menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan hanya upaya mengenang sejarah, melainkan kesempatan memperkuat tanggung jawab bersama dalam menghadapi perubahan zaman.
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

















Discussion about this post